Membedah Strategi BPKH untuk Perkuat Posisi Indonesia dalam Ekosistem Haji Global, DPR Sorot Kewenangannya

Ia menilai penguatan kewenangan BPKH penting agar lembaga tersebut lebih leluasa mengelola dan menempatkan dana secara optimal, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.

“Uang (haji) ini uang panas. Investasi uang surga tapi panas. Hati-hati, salah guna bahaya,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.

Menurutnya, revisi undang-undang perlu mencakup peninjauan menyeluruh terhadap pasal-pasal yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan dana haji. Penguatan struktur organisasi dan posisi kelembagaan juga dinilai penting agar BPKH memiliki otoritas yang lebih kokoh dalam tata kelola haji yang profesional, aman, dan berpihak kepada jamaah. (rpi)