Kemendag Takedown 2.639 Iklan PMSE Bermasalah, Ada Ribuan yang Jual Miras dan Bahan Berbahaya

Jakarta, tvOnenews.com - Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta penurunan atau take down terhadap 2.639 iklan elektronik yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Penindakan itu dilakukan melalui patroli siber di 21 platform perdagangan elektronik hingga Maret 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Kemendag juga telah meminta penghapusan 95 akun pedagang di sejumlah marketplace. Para merchant tersebut diketahui tiga kali menayangkan materi iklan elektronik yang tidak sesuai aturan.

"Ketentuan yang dilanggar berkaitan dengan penjualan komoditas barang yang diatur, yaitu 1.731 iklan minuman beralkohol; 514 iklan bahan berbahaya; 124 iklan gula kristal rafinasi; 10 iklan pupuk bersubsidi; 257 iklan Minyakita; serta tiga iklan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP)," kata Budi dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan pemerintah terus memperkuat pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), baik secara daring maupun luring.

Langkah tegas yang diterapkan mencakup penurunan akun hingga sanksi akhir berupa pencantuman dalam daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PMSE.

Sampai Maret 2026, Kemendag telah melakukan pengawasan luring terhadap 104 pelaku usaha PMSE. Pengawasan itu mencakup marketplace, retail online, classified ads, daily deals, hingga pedagang daring.

Baca Juga

Cari Solusi yang Adil untuk Penjual dan Marketplace, Mendag Siapkan Ungkap Progres Revisi Aturan E-Commerce

"Sebagai langkah penegakan hukum, Kemendag telah menerbitkan 3.310 surat sanksi kepada pelaku usaha PMSE dalam empat periode pelaporan, yakni Triwulan IV 2024 hingga Triwulan III 2025," ujar Budi.

Selain itu, sanksi akhir berupa daftar hitam dan pemblokiran sementara layanan PMSE telah dijatuhkan kepada 52 pelaku usaha pada Triwulan IV 2024, tujuh pelaku usaha pada Triwulan I 2025, serta 48 pelaku usaha pada Triwulan II 2025.

Budi menambahkan pemerintah terus memperkuat tata kelola perdagangan digital melalui penguatan regulasi dan pengawasan PMSE. Saat ini, Kemendag juga tengah menyempurnakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Penyempurnaan aturan tersebut difokuskan pada peningkatan visibilitas produk lokal, kemudahan legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, perlindungan konsumen, hingga tata kelola teknologi digital. (ant/rpi)