Rumah Kontrakan akan Masuk Radar Pajak Tahun Depan, Ini Penjelasan Kemenkeu

Pemerintah juga akan memperkuat pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara) lintas kementerian/lembaga. Sistem tersebut digunakan untuk membantu meningkatkan pengawasan terhadap tata niaga komoditas ekstraktif.

"Untuk kebijakan PNBP tentunya kita akan terus memperbaiki tata kelola sistem pengelolaannya ya, melalui penguatan Simbara termasuk juga meningkatkan layanan kepada Kementerian/Lembaga, penerapan standarisasi ya digitalisasi dan juga simplifikasi untuk mempermudah pelayanan," tutur Rofy.

Selain pembenahan sistem, pemerintah akan memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan dan penegakan hukum untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBP.

"Dan yang tidak kalah penting tentunya penguatan pemeriksaan dan penegakan hukum dalam mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak," tandasnya. (rpi)

Baca Juga

Viral Peserta Aksi Klaim Komunitas LGBT Bayar Pajak dan Bukan Ancaman, Waketum MUI Singgung Kodrat Manusia