LPS Gandeng Kadin Cari Investor untuk Aset BPR-BPRS Dalam Proses Likuidari Sebesar Rp2 Triliun

tvOnenews.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menjajaki kerja sama untuk mempertemukan calon investor dengan bank penerima dalam rangka memperkuat industri perbankan nasional.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Doddy Zulverdi menjelaskan, kerja sama tersebut diharapkan dapat diperluas melalui dukungan Kadin Indonesia kepada seluruh Kadin di daerah. Dengan luasnya jejaring Kadin, maka semakin banyak peluang investor maupun pengusaha yang dapat terlibat dalam upaya memperkuat ketahanan industri perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

“Baik itu Kadin Jakarta secara spesifik tapi juga kami berharap bisa diperluas melalui support dari Kadin Indonesia, untuk memperkuat sinergi kita dalam menjaga ketahanan perbankan,”ujar Doddy di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, kerja sama dengan LPS penting karena lembaga tersebut memiliki peran dalam menjaga kesehatan industri perbankan, khususnya BPR dan BPRS.

“Karena LPS ini mempunyai tugas yang sangat mulia, terutama untuk menyehatkan BPR-BPRS. Dan ini penting sekali karena kestabilan ekonomi itu mulai dari kestabilan finansial,” kata Anindya.

Menurut Anin, untuk mendukung penyehatan dan penguatan perbankan dibutuhkan keterlibatan lebih banyak investor. Oleh karena itu, Kadin DKI Jakarta memulai kerja sama dengan LPS dengan memanfaatkan ekosistem pengusaha yang dimiliki Kadin.

Baca Juga

Kadin Acungi Jempol Bahlil soal Stop Ekspor Gas ke Negara Tetangga

“Nah, untuk melakukan hal tersebut tentu dibutuhkan banyak investor. Dan kita senang Kadin DKI memulai untuk bekerjasama. Kenapa?” ujarnya.

Sumber :

• Istimewa

“Karena Kadin itu mempunyai ekosistem, dan Kadin itu juga mempunyai supply chain yang besar dan untuk naik kelas akan lengkap sekali kalau bisa bekerjasama dengan tentunya lembaga seperti LPS ini,” lanjut Anindya.

Menurut Anin, kerja sama tersebut dapat membuka peluang bagi anggota Kadin untuk menjadi investor di sektor perbankan sekaligus membantu pelaku usaha lain dalam ekosistemnya untuk berkembang.

“Kalau misalnya anggota Kadin bisa menjadi investor bank, tentu pemikirannya bagaimana membantu pengusaha-pengusaha di dalam lingkungan kami untuk bisa maju,” tutur Anindya. 

Ia menambahkan, Kadin memiliki jaringan di 38 provinsi sehingga kerja sama tersebut berpotensi diperluas secara nasional.

13 BPR dan BPRS Ditangani
Doddy mengatakan, berdasarkan data LPS terdapat 13 BPR dan BPRS yang ditangani sepanjang Januari 2026 hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 BPR dan BPRS dinilai tidak dapat diselamatkan karena kondisi keuangan yang buruk sehingga masuk dalam proses likuidasi.

Sementara itu, masih terdapat dua BPR dan BPRS yang dalam proses penanganan. Salah satunya saat ini tengah dalam proses pengambilalihan oleh investor.
LPS pun melihat adanya potensi aset yang dapat ditawarkan kepada calon investor untuk memperkuat industri perbankan nasional.

“Sementara ini saat ini LPS ada dua mungkin yang potensial yang bisa saya tawarkan,” kata Doddy. 

Menurut Doddy, total nilai buku aset yang masih dalam proses likuidasi tersebut hampir Rp 2 triliun.

“Nah itu nilai asetnya yang masih dalam proses likuidasi itu hampir Rp 2 triliun. Nah itu adalah aset-aset yang tentu saja sangat bervariasi mengenai kualitasnya,” ujarnya.

Meski kualitas aset bervariasi, Doddy menilai aset tersebut memiliki potensi untuk diambil alih oleh pengusaha maupun investor.

“Tapi intinya nilai-nilai bukunya ada sekitar Rp 2 triliun yang punya potensi untuk diambil alih oleh para pengusaha atau investor,” lanjutnya.

Selain itu, Doddy mengatakan terdapat aset likuidasi yang telah dialihkan kepada LPS untuk dikelola.

“Selain yang Rp 2 triliun tersebut ada sekitar hampir Rp 300 miliar aset hasil likuidasi yang dialihkan oleh tim likuidasi kepada LPS untuk dikelola. Itu nilainya hampir Rp 300 miliar,” kata dia.

Aset senilai hampir Rp 300 miliar tersebut juga dinilai berpotensi untuk dialihkan atau dibeli oleh pengusaha maupun calon investor.

“Nah ini pun merupakan sebuah potensi bagi para pengusaha atau calon investor untuk membeli atau mengalih alihnya,” ujar Doddy. 

Doddy menegaskan, kerja sama dengan Kadin DKI Jakarta tidak hanya ditujukan untuk menawarkan aset-aset yang saat ini tersedia.

Kerja sama tersebut diharapkan menjadi langkah jangka panjang mengingat proses penyehatan dan pembangunan kembali industri perbankan membutuhkan waktu.

“Jadi setidaknya itu yang bisa kita tapi tentu saja ini bukan untuk yang sudah ada saja. Jadi ini kami tentu saja kerjasama untuk jangka panjang karena kan proses penyehatan dan penguatan perbankan membutuhkan proses panjang, sehingga kemudian kerjasama ini bukan hanya untuk dua bentuk aset yang tadi saya sebutkan tadi, tapi itu ke depan,” katanya.(chm)