Jangan Lewat Jatuh Tempo, Keringanan PBB-P2 5% Masih Berlaku hingga Akhir September

Jakarta, tvOnenews.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 30 September 2026 sebagai batas akhir pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2026. Wajib pajak yang melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo masih dapat memanfaatkan keringanan pokok PBB-P2 sebesar 5%.

PBB-P2 menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jakarta. Pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat turut berkontribusi terhadap berbagai program dan pelayanan publik yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wajib pajak perlu memperhatikan batas waktu pembayaran agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu. Pembayaran PBB-P2 setelah 30 September 2026 akan dikenakan sanksi administratif atas keterlambatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PBB-P2 dikenakan sebesar 1% setiap bulan. Ketentuan tersebut menjadi alasan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan pembayaran sebelum batas waktu berakhir.

Keringanan 5% Berlaku hingga 30 September 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pokok PBB-P2 sebesar 5% untuk tahun pajak 2026. Wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas ini selama periode 1 Agustus hingga 30 September 2026. Keringanan sebesar 5% diberikan secara otomatis pada saat wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitas tersebut hanya berlaku untuk kewajiban PBB-P2 tahun pajak 2026.

Baca Juga

Warga Jakarta Jangan Lupa Minum, BMKG Perkirakan Cuaca 29 Agustus 2026 Cerah hingga 34 Derajat!

Wajib pajak yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya juga dapat memanfaatkan kebijakan keringanan yang disediakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketentuan mengenai keringanan untuk tunggakan PBB-P2 tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat melalui kanal informasi resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan keringanan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban yang lebih ringan sekaligus menghindari sanksi akibat keterlambatan pembayaran.

Pembayaran PBB-P2 Bisa Dilakukan melalui Berbagai Kanal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan berbagai pilihan kanal pembayaran untuk memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban PBB-P2. Masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui berbagai kanal digital, seperti e-commerce, internet banking, serta kanal pembayaran lainnya yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.