Geger Beras Fortifikasi Culas, 25 Merek Diduga Bermasalah dengan Potensi Kerugian Konsumen Capai Rp89 Triliun
- Dok. Kementan
"Bisa juga (kerugian) secara perekonomian, (karena) yang seharusnya harganya sekian, ternyata dijual melambung tinggi dan celakanya isinya tidak sesuai dengan apa yang telah terdapat pada label," tambah Edward.
Bagi korporasi produsen beras yang nantinya terbukti melakukan praktik tersebut, sanksi dapat mencakup denda, pidana tambahan, hingga pencabutan izin usaha. Pemerintah menduga praktik tersebut dilakukan dalam skala korporasi, bukan secara perorangan.
"Dugaan kuat ini bukan orang per orang, tetapi bisa dilakukan secara berorganisasi dan juga oleh suatu korporasi," ucapnya.
Edward menjelaskan, tindak pidana yang diduga dilakukan korporasi dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 120 dan 121 KUHP. Sanksinya berupa pidana denda serta pidana tambahan, termasuk pencabutan izin usaha.
Sebelumnya, pemerintah bersama Satgas Pangan Polri mengungkap adanya 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Namun, produk tersebut diduga tidak memenuhi standar serta kandungan yang tercantum pada label kemasan.
Hasil pengawasan menunjukkan 25 merek beras fortifikasi tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan kandungan dan mutu berdasarkan SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.
Ke-25 merek yang diduga melakukan pelanggaran tersebut yakni WFO, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, TAR, dan CMS.
Bapanas juga menemukan dugaan praktik curang dalam distribusi beras yang diberi label fortifikasi. Produk tersebut diduga tidak memenuhi standar mutu dan kandungan gizi sebagaimana klaim yang tercantum pada kemasan.
Berdasarkan hasil pengawasan dan pengujian terhadap sampel produk, potensi kerugian konsumen akibat selisih harga diperkirakan mencapai Rp89 triliun. (rpi)
Load more