Data Coretax Diklaim Bocor, DJP Buka Suara dan Ungkap Kejanggalan

DJP menemukan sejumlah kejanggalan pada struktur data yang beredar di media sosial.

Menurut Inge, terdapat atribut atau field tertentu dalam data tersebut yang tidak pernah disimpan maupun dikelola di dalam sistem basis data Direktorat Jenderal Pajak.

DJP Soroti Data Password Plain Text

Selain struktur data, DJP juga menyoroti format kata sandi yang terdapat dalam sampel data yang beredar.

DJP menyebut terdapat user dan password dalam bentuk plain text atau teks yang dapat dibaca secara langsung.

"Data dari sampel juga menunjukkan adanya user dan password dalam bentuk plain text, jelas ini bukan dari sistem database DJP," kata Inge.

Baca Juga

Utang BLBI Era Krisis 1998 Lunas, Pemerintah Bayar Rp58 Triliun dari Surplus BI

Temuan tersebut menjadi salah satu dasar DJP menyatakan bahwa informasi yang beredar bukan berasal dari sistem database milik Direktorat Jenderal Pajak.

DJP pun menegaskan perlindungan serta kerahasiaan data wajib pajak menjadi prioritas otoritas pajak.

DJP Pastikan Keamanan Data Jadi Prioritas

Menurut Inge, pengelolaan keamanan informasi di lingkungan DJP mengacu pada standar keamanan informasi yang berlaku.

Otoritas pajak juga menerapkan sistem pengamanan secara berlapis untuk menjaga data yang dikelola.

"Pengelolaan keamanan informasi DJP mengacu pada standar keamanan informasi yang berlaku serta menerapkan pengamanan secara berlapis," tegas Inge.

DJP meminta masyarakat, khususnya wajib pajak, tidak langsung panik menyikapi informasi dugaan kebocoran data yang beredar di media sosial.

Wajib Pajak Diminta Aktifkan Autentikasi Dua Langkah

Meski membantah adanya kebocoran data melalui Coretax, DJP tetap mengimbau wajib pajak untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga keamanan data pribadi.

Wajib pajak diminta menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan mengaktifkan autentikasi dua langkah pada Coretax DJP.

Selain itu, masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap berbagai tautan, pesan, maupun permintaan informasi yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak.

Langkah tersebut diperlukan agar wajib pajak tidak mudah memberikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak berkepentingan, terutama di tengah beredarnya informasi mengenai dugaan kebocoran data di media sosial.