Belanja Online Bakal Kena Bea Meterai Rp 10.000, Kira-kira Barang Apa Aja?

Jakarta - Kementerian Keuangan berencana menerapkan bea meterai untuk transaksi belanja online di berbagai platform digital atau e-commerce. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu memastikan wacana ini masih dikaji agar dipastikan tidak menghambat ekosistem digital.

"Kan ada minimumnya, jadi harusnya enggak mengganggu. Tapi nanti kita kaji ya," ungkap Febrio kepada wartawan, seperti dikutip Rabu (15/6/2022)

Pengenaan bea meterai menurut Febrio hanya untuk transaksi belanja minimal Rp 5 juta agar tidak mengganggu seluruh kelompok lapisan masyarakat.

Dalam UU Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai diatur bahwa bea meterai hanya dikenakan untuk dokumen dengan nilai nominal lebih dari Rp 5 juta. "Kalau transaksi makin besar, ya wajar dong untuk bayar materai," tambah Febrio

Berikut ini transaksi yang kena bea meterai Rp 10 Ribu seperti disebutkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2020.

Baca Juga

Perjanjian Tanda Tangan Tanpa Materai Rp10.000 tetap Sah Jadi Bukti Hukum atau Tidak? Ini Jawabannya

1. Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkapnya.

2. Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.

3. Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya.

4. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun.

5. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

6. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang.

7. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang (1) menyebutkan penerimaan uang; atau (2) berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

8. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (ner)