Terungkap Alasan Dedi Mulyadi Desak Anak Muda Gelar Pesta Pernikahan Sederhana, Singgung tentang Penderitaan

Ia menuturkan, kebanyakan orang tua yang terbatas perekonomiannya harus meminjam banyak uang. Contohnya sampai menjual aset berharga hingga mengutang agar mewujudkan pesta pernikahan secara mewah.

Di balik upaya itu, kata Dedi Mulyadi, hal ini bisa berdampak pada masa depan yang berujung membawa penderitaan, bukan kebahagiaan.

"Banyak sekali orang tua menikahkan anaknya tapi uangnya pinjam sana-sini. Ada yang menjual areal sawah, ada yang pinjam ke koperasi, ada yang pinjam ke bank, ada yang pinjam ke pinjol, ada yang pinjam ke bank keliling, bank emo," bebernya.

"Pada akhirnya, setelah pernikahan bukan membawa kebahagiaan tetapi justru penderitaan," sambungnya dengan tegas.

Dedi Mulyadi ogah warga Jabar rela menjadi TKW. Mereka harus pergi ke luar negeri untuk bekerja yang kebanyakan akibat memikirkan cara melunasi banyak utang.

Ia berharap agar ajakan tersebut benar-benar diterapkan anak muda di Provinsi Jabar. Ia meyakini cara ini sangat efektif untuk menghindari kesengsaraan di masa depan.

Baca Juga

Rela Lepas Seragam Sekolah demi Orang Tua, Kisah Habibi Bocah 12 Tahun yang Jualan Siomay di Bintaro

"Prinsip hidup itu lebih baik jadi raja selamanya daripada raja kesengsaraan selamanya," tegasnya.

Maka dari itu, Gubernur Jabar tersebut akan mengeluarkan Surat Edaran (SE). Langkah ini sebagai upaya agar tidak terjadi maraknya pesta pernikahan anak muda secara mewah.

Kata dia, dengan adanya SE Gubernur, nantinya seluruh jajaran instansi pemerintah, mulai dari Kepala Desa (Kades), Camat hingga Bupati/Wali Kota membatasi maupun mengatur izin gelaran pernikahan di wilayahnya.

"Saya tidak bermaksud membatasi hak pribadi, ini hanya sekadar ajakan yang nanti akan dibuat Surat Edaran Gubernur kepada para Camat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat agar membatasi izin keramaian. Nanti bisa melihat uangnya, sumbernya darimana," jelasnya.

Ia menambahkan, apabila sumber keuangan untuk gelaran pesta pernikahan tersebut berasal dari pinjaman, sebaiknya pemerintah setempat mengkaji secara ketat untuk proses perizinannya.

"Daripada buat kegiatan (pernikahan) yang ramai-ramai, lebih baik dibuat untuk aspek yang lebih berunsur syar'i saja," tukasnya.

(hap)