Dedi Mulyadi Senang Bukan Main Genteng Plered Banjir Orderan, tapi Kaget Gaji Buruh Cuma Rp30 Ribu: Upahnya Naikin

tvOnenews.com - Industri genteng di Plered, Kabupaten Purwakarta, tiba-tiba menjadi sorotan setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi langsung ke lokasi produksi pada 15 April 2026 kemarin.

Kunjungan tersebut bukan tanpa alasan. Tingginya permintaan genteng dari wilayah ini menarik perhatian pemerintah, terutama karena perannya dalam mendukung program pembangunan dan renovasi rumah di Jawa Barat.

Dalam peninjauan itu, Dedi Mulyadi didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

Sumber :

• YouTube LEMBUR PAKUAN CHANNEL

Keduanya berdialog langsung dengan para pelaku usaha dan pekerja guna melihat kondisi riil di lapangan.

Dari hasil pemantauan, satu pabrik genteng diketahui mampu memproduksi hingga 15.000 unit per hari, dengan permintaan yang bahkan mencapai puluhan ribu unit setiap harinya.

Baca Juga

Kabar Gembira dari KDM, Warga Jabar Tak Lagi Cemas Biaya Tinggi Sekolah karena Pemprov Gandeng 700 Sekolah Swasta

Angka tersebut menunjukkan betapa strategisnya industri ini dalam menopang sektor perumahan.

Namun, di balik tingginya produktivitas, Dedi Mulyadi justru menemukan persoalan serius terkait kesejahteraan pekerja.

Ia mengaku terkejut setelah mengetahui bahwa sebagian buruh hanya menerima upah sekitar Rp30 ribu per hari. Menurutnya, angka tersebut masih jauh dari kata layak.

Sumber :

• Antara

Tak hanya itu, ia bahkan memberikan peringatan keras kepada pelaku usaha.

Dedi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menghentikan kontrak pengiriman jika perusahaan tidak memenuhi standar upah minimum bagi pekerja.

"Nanti kita akan menghentikan kontrak pengiriman barang apabila pegawainya di bawah upah," tegas Dedi Mulyadi.

Melihat kondisi tersebut, ia mendorong adanya kenaikan upah secara bertahap hingga mencapai minimal Rp50 ribu per hari.

"Nah, upahnya naikin dong! Coba hitung komponennya, kalau misalnya bisa Rp50.000 aja sehari," serunya.

"Sekarang diskusi aja, kalau upahnya naik jadi Rp50.000, jadi tambah Rp20.000 tuh lumayan, plus jaminan kesehatan dari pemerintah provinsi, tidak apa-apa naik lagi (harga) per gentingnya, nah itu naiknya jadi berapa," lanjut KDM.

Sumber :

• Pemprov Jabar

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan buruh merupakan kunci dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah, termasuk di Purwakarta dan sekitarnya.

Dedi juga menyinggung pengalaman masa lalunya saat menjabat sebagai kepala daerah, di mana banyak buruh tidak memiliki perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja.

"UMK Purwakarta kan sudah berapa, lima juta dua ratus UMK nya. Nah, biasanya pengalaman saya jadijadi bupati dulu problem karyawan genteng itu satu ketika kecelakaan kerja tidak ada yang dibiayai, ketika masuk rumah sakit waktu itu harus saya yang bayar. Nah, kedua tidak ada jaminan kesehatan kan kecelakaan kerja," jelas KDM.

Sebagai solusi, ia menawarkan skema bantuan dari pemerintah provinsi berupa jaminan asuransi ketenagakerjaan gratis bagi para pekerja pabrik genteng.

Sumber :

• YouTube

"Gini deh, Pemprov Jabar kan punya asuransi Ketenagakerjaan, oke karyawan pabrik genteng saya masukkan asuransi ketenagakerjaan. Artinya, asuransinya free oleh Pemprov," sambung KDM.

Selain persoalan upah, Dedi Mulyadi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara harga jual produk dan kesejahteraan pekerja. Ia menyarankan agar kenaikan upah dapat diimbangi dengan penyesuaian harga genteng secara wajar.

Menurutnya, langkah ini tetap bisa dilakukan tanpa merugikan konsumen, selama perhitungan dilakukan secara matang.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong percepatan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk genteng.

Targetnya, proses tersebut bisa selesai dalam waktu dua minggu agar distribusi produk semakin luas dan kompetitif.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menilai industri genteng lokal memiliki peran vital dalam mendukung program perumahan nasional.

Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas produk, ketepatan distribusi, serta harga yang terjangkau agar program pembangunan rumah layak huni dapat berjalan optimal. (asl)