Dedi Mulyadi Blak-blakan Soal Penghapusan Sejumlah Tunjangan Gubernur untuk Kepentingan Masyarakat
- Istimewa
tvOnenews.com - Rencana penataan kawasan Gedung Sate yang terintegrasi dengan Lapangan Gasibu menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir.
Proyek yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini menuai pro dan kontra, terutama terkait besaran anggaran yang mencapai Rp15,8 miliar.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab Biro Umum Setda Jawa Barat dan dijadwalkan berlangsung mulai 8 April hingga 6 Agustus 2026.
Penataan ini disebut bertujuan untuk mempercantik kawasan sekaligus meningkatkan daya tarik wisata di pusat Kota Bandung.
Menanggapi berbagai kritik yang muncul, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara.
Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut bukanlah upaya mengubah bangunan utama Gedung Sate, melainkan hanya penataan halaman yang tetap memperhatikan aspek pelestarian.
Menurutnya, Gedung Sate merupakan bangunan bersejarah yang dilindungi undang-undang, sehingga tidak bisa sembarangan direnovasi.
- YouTube/KANGDEDIMULYADICHANNEL
Bahkan untuk sekadar pengecatan saja, pemerintah harus mengantongi izin dari Kementerian Kebudayaan.
“Saya ucapkan terima kasih atas saran para pakar. Kami tidak mengubah Gedung Sate karena itu bangunan historis yang dilindungi. Bahkan untuk mengecat saja harus izin, dan biayanya pun bikin melongo,” ujar Dedi melalui media sosial pribadinya.
Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama dari penataan ini adalah menciptakan ruang publik yang lebih nyaman dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas, tidak hanya warga Bandung atau Jawa Barat, tetapi juga wisatawan dari berbagai daerah bahkan mancanegara.
Lebih jauh, Dedi Mulyadi mengungkap hal yang cukup mengejutkan terkait sumber pendanaan proyek tersebut.
Ia secara terbuka menyebut bahwa anggaran penataan berasal dari realokasi berbagai pos pengeluaran gubernur yang sengaja dihapus.
Beberapa di antaranya adalah perjalanan dinas gubernur yang dipangkas hingga Rp1,5 miliar, penghapusan anggaran baju dinas, pemeliharaan mobil dinas, hingga pembelian kendaraan dinas baru.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk mengutamakan kepentingan masyarakat di atas fasilitas pribadi pejabat.
“Uangnya dari mana? Dari realokasi. Perjalanan dinas dihapus, baju dinas dihapus, pemeliharaan mobil dihapus, pembelian mobil juga dihapus. Semua itu diantaranya digunakan untuk melakukan penataan halaman Gedung Sate ini," tegasnya.
Load more