Viral Anggaran Rp22 Miliar Masjid Al Jabbar, Dedi Mulyadi Langsung Beri Klarifikasi: Bukan Sekadar Gaji

tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya angkat bicara menanggapi video viral yang membahas anggaran kebersihan di Masjid Raya Al Jabbar.

Video tersebut dibuat oleh seorang konten kreator bernama Abil Sudarman yang menyoroti rencana anggaran pengadaan tenaga kebersihan masjid yang disebut mencapai Rp22 miliar.

Dalam kontennya, ia tampak terkejut dengan angka tersebut dan mencoba menghitung estimasi gaji para petugas kebersihan.

Sumber :

• Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel

Ia menyebut jumlah tenaga kebersihan yang dianggarkan mencapai 273 orang.

Dengan asumsi gaji sekitar Rp5 juta per bulan, ia memperkirakan total kebutuhan hanya sekitar Rp17,7 miliar per tahun. Dari situ, ia mempertanyakan selisih angka yang cukup besar.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Keluarkan Kebijakan Baru, Korban Begal hingga Penganiayaan di Jabar Tak Lagi Terbebani Tagihan RS

"Di kalkulator gua kalau 273 tenaga kebersihan gaji 5 juta selama setahun itu 17,7 miliar, itu kalau gaji 5 juta," terang Abid Sudarman.

"Jadi, saya enggak tahu apakah ini gajinya 5 juta atau bahkan lebih," lanjutnya.

Konten tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu beragam reaksi dari publik.

Sumber :

• Antara

Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi langsung.

Ia mengapresiasi kritik yang disampaikan, namun menegaskan bahwa data yang beredar perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Hatur nuhun atas kritiknya tapi perlu saya informasikan data sesungguhnya," kata Gubernur Jabar itu.

Menurut penjelasannya, angka Rp22 miliar tersebut bukan hanya dialokasikan untuk gaji bulanan tenaga kebersihan.

Ia merinci bahwa gaji pokok para petugas berada di kisaran Rp4,7 juta per bulan yang dibayarkan selama 12 bulan.

"Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Jawa Barat, alokasi diperuntukkan untuk satu gaji bulanan tenaga kebersihan Masjid Al Jabbar 12 bulan, dua pembayaran jaminan kesehatan, yang ketiga pembayaran jaminan kecelakaan kerja, yang keempat pembayaran jaminan hari tua, yang kelima pembayaran THR," terang KDM.

Selain itu, anggaran tersebut juga mencakup berbagai komponen lain yang wajib dipenuhi, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, hingga tunjangan hari raya (THR).