Dedi Mulyadi Siap Temui Kementerian PAN-RB, Perjuangkan Hak Guru Honorer yang Belum Terbayarkan
- Antara
Dedi pun menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, terlebih menyangkut hak pekerja yang sudah menjalankan tugasnya.
“Tidak mungkin juga orang bekerja tidak dibayar,” tegasnya.
Sebagai solusi, Purwanto menyebut bahwa pemerintah daerah hanya membutuhkan rekomendasi atau semacam “fatwa” dari kementerian terkait agar anggaran yang sudah tersedia di APBD bisa segera dicairkan.
“Solusinya, anggaran itu sudah ada di APBD Provinsi, tinggal mempunyai rekomendasi dari kementerian yang mengeluarkan larangan itu,” ungkapnya.
Mendengar hal tersebut, Dedi langsung mengambil langkah cepat.
Ia memastikan akan menemui Menteri PAN-RB dalam waktu dekat untuk membahas persoalan ini secara langsung.
“Ya sudah, minggu depan saya temui Menteri PAN-RB,” kata Dedi.
Ia menegaskan bahwa keberlangsungan pendidikan tidak boleh terganggu hanya karena persoalan administratif.
Menurutnya, keberadaan guru di sekolah adalah hal yang sangat krusial.
“Kita tidak mungkin sekolah tidak ada gurunya karena guru honorernya tidak dibayar. Itu penting,” ujarnya.
Selain fokus pada penyelesaian pembayaran honor, Dedi juga meminta Dinas Pendidikan untuk segera melakukan penataan ulang distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Ia menyoroti adanya ketimpangan jumlah guru di beberapa wilayah.
“Bapak dibuat rasionalisasi guru. Jangan sampai ada penumpukan guru di satu tempat, sedangkan di tempat lain kosong,” tegasnya.
Hal serupa juga berlaku untuk tenaga penjaga sekolah dan staf tata usaha.
Ia meminta agar dilakukan pemetaan secara menyeluruh dalam waktu singkat.
“Coba dalam dua hari ini dituntaskan. Buat peta data guru, peta penjaga, TU. Kalau over di satu tempat digeser ke tempat lain,” instruksinya.
Namun, jika setelah rasionalisasi masih terjadi kekurangan tenaga, Dedi membuka kemungkinan tetap menghadirkan tenaga honorer meskipun ada larangan, dengan catatan dilakukan secara objektif.
“Kalau masih tidak mencukupi, mau tidak mau harus ada tenaga honorer, meskipun ada larangan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar proses pengangkatan tenaga honorer dilakukan secara transparan dan tidak berdasarkan kedekatan personal.
“Mengangkat tenaga honorer guru jangan karena ada kedekatan dengan kepala sekolah,” pesan Dedi.
Load more