Setelah Mengaku Tertekan ke Dedi Mulyadi, Kades Hoho Kini Tegas Sebut Tetap Lantik Perangkat Desa

tvOnenews.com - Kades Hoho kembali menjadi sorotan publik setelah polemik seleksi perangkat desa di Purwasaba, Banjarnegara, belum juga menemukan titik terang. Setelah sebelumnya mengaku mengalami tekanan saat berbincang dengan Dedi Mulyadi, Kepala Desa Purwasaba itu kini tampil lebih tegas dengan memastikan pelantikan perangkat desa tetap akan dilakukan meski polemik terus bergulir.

Sikap Kades Hoho tersebut langsung menarik perhatian karena ia mengaku siap menghadapi segala konsekuensi hukum apabila keputusan yang diambilnya nanti dipersoalkan hingga ke pengadilan.

Kepala Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Hoho Alkaf atau yang akrab disapa Kades Hoho sebelumnya sempat mencurahkan isi hatinya kepada Dedi Mulyadi terkait konflik seleksi perangkat desa di wilayahnya. Pertemuan yang berlangsung di Lembur Pakuan, Subang, itu diunggah melalui akun Instagram pribadi Dedi Mulyadi pada 16 Maret 2026.

Dalam perbincangan tersebut, Kades Hoho mengaku tekanan terbesar justru datang dari pihak-pihak yang berkaitan dengan peserta seleksi perangkat desa yang belum juga dilantik. Mendengar hal itu, Dedi Mulyadi berharap persoalan bisa segera menemukan jalan keluar.

“Ya mudah-mudahan dengan sekarang disampaikan, dicurahkan, walaupun lintas beda daerah, mudah-mudahan saja jadi cepat dilantik,” ujar Dedi Mulyadi.

Baca Juga

Solusi Cepat Dedi Mulyadi Atasi Rumah Warga Rawan Longsor, Kompensasi Rp100 Juta Disiapkan: Daripada Hidup Deg-degan

Dedi Mulyadi juga meminta Kades Hoho tetap menempuh jalur hukum dan prosedur birokrasi tanpa melibatkan tekanan massa.

“Bapak mah tempuh saja jalur prosedur hukum karena bapak adalah kepala desa. Kekuatannya adalah kekuatan di birokrasi,” tegas Dedi Mulyadi.

Menurutnya, keputusan terkait seleksi perangkat desa harus berlandaskan aturan hukum dan prinsip keadilan.

“Kalau misalnya seleksi itu diyakini memang sudah sesuai prosedur, kemudian adil, transparan, terbuka, akuntabel, ya putuskan,” lanjutnya.

Beberapa waktu setelah pertemuan tersebut, Kades Hoho kembali membuat pernyataan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada 6 Mei 2026. Dalam unggahan itu, ia meminta hasil pemeriksaan khusus atau riksus dari inspektorat dibuka secara transparan agar dirinya bisa melakukan sanggahan terhadap hasil pemeriksaan yang dianggap tidak objektif.

“Tahapan setelah riksus, tolong LHP dari inspektorat untuk dasar kami melakukan sanggahan terkait hasil riksus yang kami anggap banyak ketidaksesuaian atau tidak objektif. Selanjutnya jangan lupa untuk diklarifikasi secara terbuka biar terang benderang,” tulis Kades Hoho.

Ia juga menyinggung pengalaman pahit yang pernah dialaminya pada tahun 2020. Menurut pengakuannya, saat itu dirinya sempat dituduh menyebabkan kerugian negara padahal belum menggunakan anggaran desa sama sekali.

“Harapan saya, tidak ada kriminalisasi dari inspektorat kepada saya terkait yang sudah pernah dilakukan pada tahun 2020 lalu dengan memanipulasi data. Temuannya juga lucu sekali, katanya ada kerugian negara yang saya lakukan, padahal saya baru jadi kades dan belum ada anggaran yang saya dayagunakan sama sekali. Wong uangnya di rekening juga belum ada atau masih kosong blong,” lanjutnya.

Kades Hoho bahkan mengaku perkara tersebut sempat dibawa hingga ke kepolisian.

“Kemudian perkara dilanjut ke Polres agar saya dipenjara. Itu sangat jahat dan tidak manusiawi. Saat itu saya tidak memperpanjang urusannya,” ungkapnya.

Di tengah polemik yang masih berlangsung, Kades Hoho kemudian kembali menegaskan sikapnya terkait pelantikan perangkat desa. Dalam sebuah video lain, ia memastikan proses pelantikan tetap akan dilakukan meski nantinya berpotensi berujung gugatan hukum.

“Jadi kalau masalah pelantikan tetap saya lantik. Kalaupun final nanti dari PTUN itu dinyatakan saya bersalah, ya itu menjadi konsekuensi saya gitu loh. Ini negara hukum, jadi janganlah semua serba seperti itu,” ucap Kades Hoho.

Ia bahkan mempersilakan pihak yang merasa dirugikan untuk membawa persoalan tersebut ke PTUN.

“PTUN, saya lantik. Yang dirugikan PTUN dengan bukti-bukti yang ada, kita tunggu,” tegas Kades Hoho.

_{Unggahan Kades Hoho. (Sumber: Instagram @hoho_alkaff)}

(anf)