Hot News: Viral MC LCC Kalbar Dipecat Wedding Planner, Dedi Mulyadi Mau Hapus Pajak Kendaraan, Rekam Jejak Juri MPR RI Disorot
- Kolase tim tvOnenews
tvOnenews.com - Tiga berita terpanas hari ini, mulai dari polemik Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Kalimantan Barat yang menyeret MC hingga kehilangan pekerjaan, hingga gagasan kontroversial Dedi Mulyadi soal penghapusan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat.
Tak hanya itu, publik juga ramai membahas sosok Indri Wahyuni yang menjadi salah satu dewan juri dalam ajang LCC tersebut.
Rekam jejak dan kariernya di lingkungan MPR RI ikut dikuliti warganet setelah video penilaian lomba viral di berbagai platform media sosial. Berikut rangkuman tiga hot news yang paling menyita perhatian publik.
1. MC LCC Kalbar Viral, Wedding Planner Resmi Putus Hubungan Kerja
Polemik penilaian dalam ajang Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat masih terus berbuntut panjang. Setelah keputusan dewan juri menuai kritik, kini sorotan publik mengarah kepada MC acara, Shindy Lutfiana.
Dalam video yang viral di media sosial, Shindy dianggap memperkeruh suasana ketika peserta dari SMAN 1 Pontianak memprotes jawaban yang dinilai berbeda oleh juri meski substansinya dianggap sama.
Ucapan Shindy yang berbunyi, “mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja,” memicu gelombang kritik dari netizen.
- Kolase tvOnenews.com/ Tangkapan Layar YouTube MPRGOID/ Instagram @shindy_mcwedding
Imbas polemik tersebut ternyata berdampak langsung pada pekerjaan Shindy. Wedding planner Avi Catering resmi memutus hubungan kerja dengan dirinya. Pernyataan itu diumumkan melalui akun Instagram resmi mereka.
“Per Tanggal 12 Mei 2026, Avi Catering Resmi MEMUTUS HUBUNGAN KERJA dengan MC yang bernama Shindy Lutfiana. Mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kejadian ini,” tulis Avi Catering.
Nama Avi Catering sebelumnya ikut menjadi sasaran komentar netizen lantaran tercantum dalam unggahan media sosial Shindy. Tak lama setelah ramai diperbincangkan, pihak wedding planner memilih menonaktifkan kolom komentar dan mengeluarkan klarifikasi resmi.
Menanggapi kontroversi tersebut, Shindy akhirnya menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun Instagram pribadinya.
“Dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas semua ucapan saya, terutama yaitu ‘mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja’ yang seharusnya tidak patut saya sampaikan,” tulisnya.
Ia mengaku menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran agar lebih bijak dalam memilih kata-kata di ruang publik.
2. Dedi Mulyadi Mau Hapus Pajak Kendaraan, Diganti Jalan Berbayar
Kabar mengejutkan datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan wacana revolusioner dengan rencana menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar.
- Cepi Kurnia/tvOne
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (12/5/2026), Dedi menilai sistem tersebut lebih adil bagi masyarakat.
“Kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan, baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar. Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan,” ujar Dedi.
Menurut pria yang akrab disapa KDM itu, skema baru tersebut akan membantu pembiayaan pembangunan jalan berkualitas di Jawa Barat. Ia ingin seluruh jalan provinsi dilengkapi sistem drainase yang baik, CCTV, penerangan jalan umum, hingga pos pengamanan terpadu.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana menyediakan fasilitas pendukung seperti ambulans, mobil derek, hingga tim paramedis untuk menjamin keselamatan pengguna jalan.
Dedi menegaskan bahwa gagasan ini masih dalam tahap awal dan tengah dikaji oleh tim khusus yang melibatkan akademisi serta para pakar.
“Ini baru gagasan, dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para pakar dan berbagai pihak lainnya. Sekali lagi, ini baru gagasan,” tegasnya.
Wacana tersebut langsung menuai pro dan kontra di media sosial. Sebagian netizen mendukung konsep “bayar sesuai penggunaan”, namun ada juga yang mempertanyakan teknis penerapan dan dampaknya terhadap masyarakat kecil.
3. Rekam Jejak Indri Wahyuni, Juri LCC MPR RI yang Viral di Medsos
Selain MC, sosok dewan juri Indri Wahyuni juga menjadi perhatian publik usai video penilaian LCC Empat Pilar MPR RI viral.
Polemik bermula ketika peserta dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan terkait lembaga yang memberi pertimbangan dalam pemilihan anggota BPK.
- Tangkapan layar YouTube MPRGOID
Jawaban peserta dinilai salah dan mendapat pengurangan poin, sementara jawaban serupa dari regu lain justru dianggap benar.
Ketika peserta menyampaikan keberatan, Indri Wahyuni menjelaskan bahwa artikulasi menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian.
“Begini ya, sudah diingatkan dari awal, artikulasi itu penting ya. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas ya,” ujar Indri.
Ia juga menambahkan bahwa dewan juri memiliki hak untuk memberikan pengurangan nilai apabila jawaban dinilai tidak terdengar jelas.
Pernyataan tersebut kemudian viral dan memancing berbagai reaksi publik. Banyak warganet mempertanyakan mekanisme penilaian dalam lomba tersebut, sementara lainnya mulai menelusuri profil Indri Wahyuni.
Berdasarkan informasi dari laman resmi MPR RI, Indri saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Ia memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan dan administrasi dengan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) serta Magister Administrasi (M.A).
Kariernya di lingkungan aparatur sipil negara dimulai sejak awal 2000-an. Ia dikenal memiliki pengalaman panjang dalam bidang administrasi, perencanaan, dan kegiatan sosialisasi kebangsaan.
Menanggapi polemik yang terjadi, Sekretariat Jenderal MPR RI akhirnya mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan dewan juri dan MC dalam kegiatan tersebut.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC,” tulis MPR RI dalam pernyataan resminya.
MPR RI juga memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian, mekanisme verifikasi jawaban, hingga tata kelola keberatan agar pelaksanaan lomba berikutnya lebih transparan dan akuntabel. (udn)
Load more