Presiden Jokowi Ceritakan Kenapa Gedung Kampus UNU Yogyakarta Harus Sembilan Lantai

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan operasional gedung sembilan lantai Kampus Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, bertepatan dengan perayaan Hari Lahir (Harlah) Nahdlatul Ulama (NU) ke-101 pada tahun ini.

"Gedung UNU Yogyakarta ini adalah sebuah lompatan kemajuan 50 tahun ke depan bagi NU," kata Presiden Jokowi dalam pidato sambutannya diikuti melalui YouTube TVNU di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menceritakan  pembangunan gedung tersebut bermula saat ia menerima surat permohonan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yogyakarta dan PBNU Pusat pada Januari 2020 agar pemerintah membantu membangun Kampus UNU Yogyakarta.

"Alasannya, organisasi lain sudah punya kampus bagus-bagus," kata Presiden Jokowi menirukan pernyataan delegasi PBNU saat itu.

Selain itu, lanjutnya, PBNU melaporkan belum memiliki universitas yang bagus, khususnya di Yogyakarta, sehingga ia menyatakan komitmen untuk membantu merealisasikan kampus tersebut dengan satu syarat.

"Saya sampaikan pada tim dari PBNU maupun PBNU DIY dan UNU Yogyakarta bawa saya setuju membantu, tapi asalkan UNU Yogyakarta bukan dirancang untuk biasa-biasa saja. UNU Yogyakarta harus disiapkan menjadi luar biasa, menjadi lokomotif lompatan kemajuan bagi lembaga pendidikan tinggi NU secara nasional," kata Presiden Jokowi.

Setelah komitmen tersebut disepakati, Presiden Jokowi dalam agenda peresmian fasilitas bandara di Yogyakarta pada Agustus 2020 bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X selaku Ngarso Dalem untuk membantu memfasilitasi kebutuhan lahan Kampus UNU Yogyakarta.

"Ngarso Dalem, apakah memungkinkan UNU Yogya diparingi lahan di jalur ringroad. Saya bisik-bisik ke Ngarso Dalem dan saat itu saya ingat Ngarso Dalem, ada Pak, tapi kecil sekitar satu hektare. Saya jawab, Ngarso Dalem satu hektare nggak apa-apa, ini untuk memulai dulu kok, nanti diparingi yang lain nggak apa-apa," kata Presiden Jokowi saat bertukar obrolan dengan Sri Sultan HB X.

Usai memastikan ketersediaan lahan, Presiden kemudian menugaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengalokasikan anggaran pembangunannya.