NU Nyatakan Sangat Serius Kelola Tambang, Sudah Bikin PT, Ketua PBNU: Demi Kemashlatan Umat

"Kita tidak minta, kita diberi oleh pemerintah dengan pertimbangan pemerintah selama ini bahwa tambang selama ini dikuasai kelompok tertentu, sekarang pemerintah tindak pengelolaan tambang lebih merata," paparnya.

Maka, ia mengatakan tawaran IUP dari pemerintah menjadi salah satu cara halal demi kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia ke depannya dari kemajuan pengelolaan tambang oleh PBNU.

"Kita ditawari orang Islam diberi hibah terserah mau terima atau tidak monggo saja asal hibahnya halal," katanya.

"Dan kami percaya betul tambang itu halal, tidak haram sama sekali," lanjutnya.

Ia menambahkan keputusan ini bukan semata-mata demi keuntungan PBNU melainkan untuk umat baik warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia.

Baca Juga

Buntut Kasus Pencabulan Santriwati, Ketua PWNU Jateng: Ponpes di Pati Bukan Pesantren NU, Kiai Ashari itu Dukun

"Jadi kalau ada kebijakan justru membuka akses ini lebih luas kepada kelompok masyarakat dan untuk kemaslahatan masyarakat itu kan bagus," tandasnya saat ditemui tvOnenews.com.

PBNU kini masih menjadi sorotan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjadi PP Nomor 25 Tahun 2024 pada Kamis, 30 Mei 2024.

PBNU pun mengambil pengajuan IUP di bagian wilayah Kalimantan Timur sejak Presiden Jokowi membuka karpet merah terhadap ormas keagamaan dalam mengelola usaha tambang sesuai Revisi PP Nomor 96 Tahun 2021.

Sementara, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah memberikan janji PBNU mendapat penerbitan izin dalam pengelolaan tambang pada 7 Juni 2024 lalu. (hap)