Jaksa penuntut umum Kejari OKU Selatan, dua terdakwa Deni Ahmad Rivai dan Abdi Irawan mantan kadis Dispora OKU Selatan, dengan pidana penjara masing-masing selama satu tahun enam bulan, atas kasus dugaan korupsi dana Dispora Kabupaten OKU Selatan.
Tim jaksa penuntut umum Kejari OKU menuntut dua terdakwa kadis Perindustrian dan Perdagangan yang juga mantan kepala BPBD OKU Sumsel, Amzar Kristofa dituntut 1 tahun 10 bulan penjara.
Aktivis dari Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (FSBK) desak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Ogan Komeling Ulu (OKU) untuk memeriksa Pokja ULP Kabupaten OKU.
Ratusan  Barang Bukti (BB) Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) Sumatera Selatan dimusnahkan, Selasa siang (15/8/2023) kemarin.
Kejaksaan Negeri OKU akhirnya menetapkan (AP) yang merupakan PPK Dinas Pertanian OKU dan (HH) seorang staff pada dinas yang sama sebagai tersangka kasus tindak
Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari OKU Selatan, melimpahkan berkas perkara dua tersangka mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) OKU Selatan Umar Safari dan Eks Bendaharanya, Hardiansyah Ibnu Setiawan
Tim Jaksa Penyidik Kejari Ogan Komering Selatan melakukan penahan terhadap eks Kepala Dinas serta Bendahara di Dinas Lingkungan Hidup Ogan Komering Ulu Selatan.
Kejaksaan Negeri Oku Selatan mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tiga pegawai bank di salah satu bank berplat merah Cabang Muaradua,Â
Kejari Oku Selatan menaikan status kasus dugaan tindak pidana korupsi dana BBM yang terjadi di Dinas Lingkungan Hidup dari penyelidikan menjadi penyidikan.Â
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan.