News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kuhap Revisi

Pasal-pasal Kontroversial di KUHP Baru yang Mulai Berlaku, Hukuman Koruptor Dikurangi hingga Penghinaan Presiden dan Wapres

Pasal-pasal Kontroversial di KUHP Baru yang Mulai Berlaku, Hukuman Koruptor Dikurangi hingga Penghinaan Presiden dan Wapres

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan KUHAP baru yang telah disahkan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang
Komisi III DPR Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua Masukan soal RUU KUHAP

Komisi III DPR Minta Maaf Tak Bisa Akomodir Semua Masukan soal RUU KUHAP

Habiburokhman minta maaf DPR tak bisa akomodir semua masukan RUU KUHAP. RUU ini disiapkan sebagai pendamping KUHP yang akan berlaku pada 2026.
Ramai Dibahas, RUU KUHAP Dinilai Masih Berpotensi Timbulkan Konflik Kewenangan

Ramai Dibahas, RUU KUHAP Dinilai Masih Berpotensi Timbulkan Konflik Kewenangan

RUU KUHAP menuai sorotan publik karena dinilai belum mengatur tegas batas kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan, berpotensi timbulkan konflik hukum.
Revisi KUHAP Bolehkan MA Vonis Terdakwa Lebih Berat dari Putusan Pengadilan Sebelumnya, Begini Kata Ketua MA

Revisi KUHAP Bolehkan MA Vonis Terdakwa Lebih Berat dari Putusan Pengadilan Sebelumnya, Begini Kata Ketua MA

Revisi KUHAP hapus aturan batas maksimal vonis MA. Kini, MA bisa jatuhkan hukuman lebih berat dari pengadilan sebelumnya. Ketua MA: Kami hanya pelaksana UU.
Revisi KUHAP Sepakati Kompensasi Negara untuk Korban Jika Pelaku Tak Mampu Bayar Ganti Rugi

Revisi KUHAP Sepakati Kompensasi Negara untuk Korban Jika Pelaku Tak Mampu Bayar Ganti Rugi

Komisi III DPR RI merevisi KUHAP untuk menyepakati kompensasi negara bagi korban jika pelaku tidak mampu untuk membayar ganti rugi. 
DPR RI Revisi KUHAP: Langkah Penting Menuju Supremasi Hukum

DPR RI Revisi KUHAP: Langkah Penting Menuju Supremasi Hukum

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath menyampaikan pandangannya mengenai urgensi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
DPR soal Revisi KUHAP: Kasus Penghinaan Presiden Bisa Diselesaikan Lewat Restorative Justice

DPR soal Revisi KUHAP: Kasus Penghinaan Presiden Bisa Diselesaikan Lewat Restorative Justice

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan dalam revisi KUHAP, kasus penghinaan presiden tetap bisa diselesaikan melalui restorative justice. Ini katanya.
Pakar: Publik Resah Upaya Pelemahan Kejagung di Revisi UU KUHAP

Pakar: Publik Resah Upaya Pelemahan Kejagung di Revisi UU KUHAP

Pakar hukum pidana Universitas Nasional Ismail Rumadan menyoroti sejumlah isu yang yang mengarah pada upaya pelemahan institusi Kejaksaan Agung, khususnya dalam menangani tindak pidana korupsi.
Akademisi Desak RUU KUHAP Gunakan Konsep Deferensiasi Fungsional untuk Hindari Monopoli Penegakan Hukum

Akademisi Desak RUU KUHAP Gunakan Konsep Deferensiasi Fungsional untuk Hindari Monopoli Penegakan Hukum

RUU KUHAP terus menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk akademisi, terkait peran kepolisian dan kejaksaan. Pakar Hukum Pidana Dr. Choirul Huda, SH., MH., menyampaikan pandangannya mengenai isu ini.
5 Usulan Poin Reformasi Polri Melalui Revisi KUHAP

5 Usulan Poin Reformasi Polri Melalui Revisi KUHAP

Menurut Sofyan, Polri merupakan salah satu aktor penegakan hukum di Indonesia yang perlu direformasi dan bisa dilakukan melalui revisi KUHAP.
Pakar Hukum Pidana Unidha Malang, Prof Dr Widodo Usul Tunda Pengesahan RUU KUHAP

Pakar Hukum Pidana Unidha Malang, Prof Dr Widodo Usul Tunda Pengesahan RUU KUHAP

Pakar Hukum Pidana Bidang Teknologi dan Informasi Universitas Wisnu Wardhana (Unidha) Malang, Prof. Dr. Widodo menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan dibahas DPR RI Tahun 2025 ini lebih baik ditunda pengesahannya
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT