News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

P2sk

Pasal 50 A UU P2SK Diuji ke MK, Pemohon: Berpotensi Samarkan Hasil Tindak Pidana

Pasal 50 A UU P2SK Diuji ke MK, Pemohon: Berpotensi Samarkan Hasil Tindak Pidana

Pemuda Bulan Bintang mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 50A ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Bos BEI Tegaskan Demutualisasi Tak Akan Pengaruhi Independensi Pasar Modal RI

Bos BEI Tegaskan Demutualisasi Tak Akan Pengaruhi Independensi Pasar Modal RI

Bos BEI Jeffrey Hendrik memastikan demutualisasi tidak akan memengaruhi independensi pasar modal Indonesia sesuai amanat UU P2SK.
Putusan MK Tegaskan Pembayaran Dana Pensiun Sukarela Bisa Dilakukan Sekaligus Atau Berkala

Putusan MK Tegaskan Pembayaran Dana Pensiun Sukarela Bisa Dilakukan Sekaligus Atau Berkala

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
MK Kabulkan Uji Materi UU P2SK: Dana Pensiun Sukarela Bisa Cair Sekaligus 100 Persen

MK Kabulkan Uji Materi UU P2SK: Dana Pensiun Sukarela Bisa Cair Sekaligus 100 Persen

Baru-baru ini MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)
PKS Usul Pemerintah Buat PP Tindaklanjuti Pasal 50A UU P2SK

PKS Usul Pemerintah Buat PP Tindaklanjuti Pasal 50A UU P2SK

pemerintah harus memastikan semua investasi pada Patriot Bond tetap tunduk pada prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD).
DPR Pastikan Pasal 50A UU P2SK Tak Hambat Pengusutan Kasus Korupsi hingga TPPU

DPR Pastikan Pasal 50A UU P2SK Tak Hambat Pengusutan Kasus Korupsi hingga TPPU

Abdullah menegaskan soal Pasal 50A UU P2SK, aparat penegak hukum tetap dapat menelusuri asal-usul dana dan membuktikannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Menakar Risiko Hukum di Industri Pergadaian, Pelaku Usaha Gadai Wajib Cermati Aspek Pidana dan Perdata

Menakar Risiko Hukum di Industri Pergadaian, Pelaku Usaha Gadai Wajib Cermati Aspek Pidana dan Perdata

Berbagai aspek hukum dalam industri pergadaian wajib dicermati oleh pelaku usaha. Dalam menjalankan bisnis pergadaian, pelaku usaha perlu menakar risiko pidana dan perdatanya.
Purbaya Sebut Perlindungan Hukum ke Pembeli Patriot & Merah Putih Bond Beda dengan Tax Amnesty, Ini Penjelasan Menkeu

Purbaya Sebut Perlindungan Hukum ke Pembeli Patriot & Merah Putih Bond Beda dengan Tax Amnesty, Ini Penjelasan Menkeu

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi investor yang membeli Patriot Bond dan Merah Putih Bond berbeda dengan pegampunan pajak atau tax amnesty.
Purbaya Bicara Perlakuan Khusus Bagi Dana yang Ditempatkan di  Patriot Bond: Tak Diutak-atik Sumbernya!

Purbaya Bicara Perlakuan Khusus Bagi Dana yang Ditempatkan di Patriot Bond: Tak Diutak-atik Sumbernya!

Perlakuan khusus terhadap investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond hanya berlaku bagi dana yang ditempatkan pada instrumen tersebut, bukan seluruh aset maupun kegiatan usaha pemilik dana.
Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif

Revisi UU P2SK Buka Jalan Penghapusan Utang UMKM agar Kembali Produktif

Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang sulit diselesaikan. 
Tok! DPR Sahkan RUU P2SK Jadi Undang-Undang, Menkeu Purbaya: Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi

Tok! DPR Sahkan RUU P2SK Jadi Undang-Undang, Menkeu Purbaya: Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi UU.
Geopolitik Memanas, DPR Dorong Percepatan Revisi UU P2SK untuk Tameng Ekonomi RI, Ada 3 Isu Krusial

Geopolitik Memanas, DPR Dorong Percepatan Revisi UU P2SK untuk Tameng Ekonomi RI, Ada 3 Isu Krusial

Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo, menegaskan bahwa penyusunan RUU P2SK dimaksudkan untuk memperkuat struktur sektor keuangan dalam negeri.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT