News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Peraturan Menteri

Penguatan Daya Saing Industri, APKB Dorong Penyempurnaan Regulasi Kawasan Berikat

Penguatan Daya Saing Industri, APKB Dorong Penyempurnaan Regulasi Kawasan Berikat

Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB) mendorong pemerintah untuk menyempurnakan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan berikat, fasilitas kepabeanan, serta iklim investasi nasional.
Pemerintah Kunci 100 Persen Devisa Ekspor SDA di Dalam Negeri, Eksportir Wajib Simpan Dana 12 Bulan

Pemerintah Kunci 100 Persen Devisa Ekspor SDA di Dalam Negeri, Eksportir Wajib Simpan Dana 12 Bulan

Aturan DHE SDA menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat likuiditas domestik, menjaga stabilitas nilai tukar, sekaligus mengoptimalkan manfaat devisa ekspor bagi ekonomi nasional.
Rancangan Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Abaikan Nasib Petani Tembakau-Cengkeh

Rancangan Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Abaikan Nasib Petani Tembakau-Cengkeh

Rancangan aturan penyeragaman kemasan rokok yang tengah digodok pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus menuai sorotan.
UIN Saizu Purwokerto Punya Fakultas Baru, Rektor: Ini Jadi Potensi Besar Bagi Penguatan Internasionalisasi Kampus

UIN Saizu Purwokerto Punya Fakultas Baru, Rektor: Ini Jadi Potensi Besar Bagi Penguatan Internasionalisasi Kampus

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto resmi punya fakultas baru. Yakni Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek). 
Kemenag Terbitkan Aturan Baru PMA 51/2025, Widyalaya Swasta Kini Bisa Berstatus Negeri

Kemenag Terbitkan Aturan Baru PMA 51/2025, Widyalaya Swasta Kini Bisa Berstatus Negeri

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 51 Tahun 2025 memuat ketentuan baru terkait penegerian Widyalaya swasta yang sebelumnya belum diatur dalam regulasi terdahulu.
Komisi XI DPR Ungkap Belum Ada Usulan RUU soal Redenominasi Rupiah

Komisi XI DPR Ungkap Belum Ada Usulan RUU soal Redenominasi Rupiah

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan kebijakan redenominasi rupiah dapat dilaksanakan jika sudah ada undang-undang
Istana Angkat Bicara soal Rencana Ubah Rp1.000 Jadi Rp1

Istana Angkat Bicara soal Rencana Ubah Rp1.000 Jadi Rp1

Soal rencana ubah Rp1.000 jadi Rp1, kini istana angkat bicara. Dalam hal ini, pemerintah terlihat belum memprioritaskan rencana redenominasi
Terungkap, Dampak Kebijakan Menkeu Purbaya Terhadap Harga Tiket Pesawat, Silahkan Cek!

Terungkap, Dampak Kebijakan Menkeu Purbaya Terhadap Harga Tiket Pesawat, Silahkan Cek!

Baru-baru ini Menkeu Purbaya keluarkan kebijakan yang berdampak terhadap harga tiket pesawat. Pemerintah memberikan diskon PPN sebesar 6% pembelian tiket
Tindak Lanjuti Putusan MK Soal Zakat, Kemenag Bakal Terbitkan Peraturan Menteri Agama

Tindak Lanjuti Putusan MK Soal Zakat, Kemenag Bakal Terbitkan Peraturan Menteri Agama

Kemenag akan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Undang-Undang Pengelolaan Zakat.
Menguak Tabir Alasan Utama Menkeu Purbaya Tunda Pungut Pajak Pedagang Online

Menguak Tabir Alasan Utama Menkeu Purbaya Tunda Pungut Pajak Pedagang Online

Baru-baru ini Menkue Purbaya menegaskan pihaknya menunda sementara kebijakan pajak e-commerce terhadap penjual atau pedagang online. Sontak, hal ini menyedot
Diteken Sri Mulyani, Ini Rincian Barang Mewah yang Terkena PPN 12 Persen per 1 Januari 2025: Ada Balon Udara hingga Peluru Senjata Api

Diteken Sri Mulyani, Ini Rincian Barang Mewah yang Terkena PPN 12 Persen per 1 Januari 2025: Ada Balon Udara hingga Peluru Senjata Api

Ketentuan barang mewah yang dikenakan PPN 12 persen diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 (PMK 131/2024), yang diteken Sri Mulyani.
Kemenkeu Terbitkan PMK 78/2024 untuk Permudah Bea Meterai, Begini Aturan Terbarunya

Kemenkeu Terbitkan PMK 78/2024 untuk Permudah Bea Meterai, Begini Aturan Terbarunya

PMK 78/2024 menggantikan aturan lama soal bea meterai yang kurang praktis, serta telah disahkan 11 Oktober 2024 dan mulai berlaku efektif sejak 1 November 2024.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Viral Crane Patah saat Pembangunan Hotel di Kuningan, Disebut 2 Orang Tewas

Dalam narasi yang beredar di media sosial Threads, disebut bahwa insiden tersebut merenggut nyawa dua orang korban jiwa. Namun, belum diketahui kronologinya.
Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Viral Hotel Borobudur Pajang Perhiasan Tamu yang Tertinggal hingga Puluhan Tahun

Dalam unggahan Threads-nya, pemilik akun @hungryfever memperlihatkan berbagai macam perhiasan berharga milik para tamu yang tertinggal selama bertahun-tahun.
Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Tijjani Reijnders Buka Suara soal Liga Arab Saudi, Sebut Premier League Terbaik

Tijjani Reijnders Buka Suara soal Liga Arab Saudi, Sebut Premier League Terbaik

Tijjani Reijnders meminta publik menilai sendiri Liga Arab Saudi, tetapi tetap menempatkan Premier League di posisi teratas dan Serie A di atas liga Saudi.
Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Gagal Direkrut Gratis, AC Milan Siap Bakar Uang untuk Boyong Juan Miranda

Klub Liga Italia, AC Milan kembali tertarik merekrut Juan Miranda dari Bologna pada bursa transfer. Bek kiri Spanyol itu kini tampil mengesankan di Serie A.
MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT