Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan agenda resmi pemerintah dan masih menjadi ranah internal partai politik.
Di tengah wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau pilkada tak langsung, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa sikap PDI Perjuangan tetap pada pendiriannya agar pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau tidak langsung dipilih rakyat berisiko melahirkan pemimpin yang tidak memiliki legitimasi kuat di mata publik.
Penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui legislatif semakin menguat. Gelombang penolakan ditandai lewat aksi demo yang dilakukan oleh BEM Nusantara DIY di Kantor DPRD DIY pada Rabu (14/1/2026).
Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengingatkan agar polemik perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak diputuskan secara terburu-buru...
Soal Pilkada via DPRD, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyinggung pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 yang habiskan ongkos demokrasi sangat tinggi.
Pengamat Citra Institute menilai sistem Pilkada tak langsung akan menjauhkan rakyat dari proses demokrasi yang seharusnya menjadi hak fundamental warga negara.
Turnamen ini diakhiri dengan SMAN 4 Bandung keluar sebagai yang terbaik dari 16 peserta SMA di Bandung Raya. SMAN 4 berhasil menaklukkan SMA Pasundan 3 Bandung di Stadion Siliwangi, Sabtu (15/2/2026).