Pakar Hukum Tata Negara menilai polemik reformasi Polri yang berkembang di ruang publik saat ini cenderung salah arah dan dipicu oleh kekeliruan dalam menafsirkan aturan hukum.
Pakar Hukum Tata Negara tegaskan tidak ada larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di luar struktur kepolisian, sepanjang masih berkaitan dengan tugas pokok Polri
Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemendagri R. Gani Muhamad menjelaskan Kemendagri memperoleh skor 99,00 atau AA (istimewa) di bidang hukum.
Prof Jimly menegaskan reformasi Polri harus dimulai dari modernisasi sistem hukum nasional. Ia buka ruang kritik publik demi perbaikan penegakan hukum Indonesia.
RUU KUHAP menuai sorotan publik karena dinilai belum mengatur tegas batas kewenangan antara Kepolisian dan Kejaksaan, berpotensi timbulkan konflik hukum.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan pentingnya reformasi hukum yang inklusif untuk memberdayakan rakyat.
KPU meraih penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif untuk kategori Lembaga Nonstruktural Tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah.