News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Uu Bumn

Bahas UU Tipikor Bersama Ketua DEN, IKA ITS: Pertegas Batas Keputusan Bisnis dan Korupsi

Bahas UU Tipikor Bersama Ketua DEN, IKA ITS: Pertegas Batas Keputusan Bisnis dan Korupsi

Wakil Ketua Umum IKA ITS Boy Robyanto mewakili IKA ITS mengatakan bahwa ketidakjelasan penerapan ketentuan tindak pidana korupsi
DPR Soroti Tantangan Industri Pertahanan Nasional: Kunci Ada di Konsistensi Kebijakan dan Integrasi BUMN-BUMS

DPR Soroti Tantangan Industri Pertahanan Nasional: Kunci Ada di Konsistensi Kebijakan dan Integrasi BUMN-BUMS

DPR sebut tantangan industri pertahanan nasional ada di konsistensi kebijakan, investasi teknologi, dan integrasi BUMN-BUMS.
Masa Depan Pengelolaan BUMN: Mulai Tafsir Penguasaan Negara Hingga Politik Hukum RUU Danantara

Masa Depan Pengelolaan BUMN: Mulai Tafsir Penguasaan Negara Hingga Politik Hukum RUU Danantara

Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia memberikan harapan baru melalui kelahiran bayi, yang bernama BPI Danantara. Namun harus perhatikan asupan
RUU Perubahan UU BUMN, Ketua Komisi VI DPR Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

RUU Perubahan UU BUMN, Ketua Komisi VI DPR Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Komisi VI DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah atas inisiatifnya melakukan pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
MK Putus Uji Formil UU TNI dan UU BUMN Hari Ini 17 September 2025

MK Putus Uji Formil UU TNI dan UU BUMN Hari Ini 17 September 2025

MK akan memutus perkara uji formil UU TNI dan UU BUMN hari ini 17 September 2025.
Ini Poin dalam UU BUMN Baru yang Bikin KPK Tak Bisa Tangkap Direksi dan Komisaris yang Lakukan Korupsi

Ini Poin dalam UU BUMN Baru yang Bikin KPK Tak Bisa Tangkap Direksi dan Komisaris yang Lakukan Korupsi

UU BUMN yang baru membuat KPK tak bisa menangkap direksi dan komisaris BUMN yang lakukan korupsi? Begini rincian lengkap Undang-Undang yang menyebutkan bahwa..
DPR Sahkan RUU BUMN Jadi Undang-Undang, Ini 11 Substansi Pokoknya

DPR Sahkan RUU BUMN Jadi Undang-Undang, Ini 11 Substansi Pokoknya

Pengambilan keputusan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (4/2/2025), di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Berikut ini, 11 substansi pokok dalam UU BUMN:
Robert Indarto Dituntut 14 Tahun Penjara, Penasihat Hukum Angkat Bicara

Robert Indarto Dituntut 14 Tahun Penjara, Penasihat Hukum Angkat Bicara

Penasihat Hukum Robert Indarto Handika Honggowongso tanggapi terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadao kliennya dituntut 14 tahun penjara.
Jokowi Harap Putusan MK Beri Kepastian Hukum, Keadilan & Kemanfaatan

Jokowi Harap Putusan MK Beri Kepastian Hukum, Keadilan & Kemanfaatan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan.
MK Tolak Uji Materi UU BUMN

MK Tolak Uji Materi UU BUMN

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Masukkan Aturan Holding, DPR Ingin UU BUMN Direvisi

Masukkan Aturan Holding, DPR Ingin UU BUMN Direvisi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Hekal menyatakan bahwa aturan terkait holding perusahaan BUMN perlu dibahas agar dapat dimasukkan dan terakomodasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT