Soal Food Estate, PDIP sebut Begini, Gerindra: Jangan Asumsi!

Jakarta, tvOnenews.com - Food Estate akhir-akhir ini jadi perbincangkan elite politik dan mencuat di media sosial. Bahkan, partai besar seperti PDIP berkomentar soal proyek Food Estate melalui Sekjennya, Hasto Kristiyanto. 

Di mana Hasto Kristiyanto menyampaikan, ada campur tangan partai politik dalam program food estate yang digarap pemerintahan Presiden Jokowi. Sementara, Partai Gerindra melalui ketua hariannya, Sufmi Dasco menuturkan, jangan mengkiritisi hanya dengan asumsi. 

"Mari berpolitik rasional, jangan mengkritisi hanya dengan asumsi" kata Sufmi Dasco melalui siaran pers yang diterima Senin (21/8/2023). 

Hal ini lantaran dia katakan, sejatinya program food estate merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan dan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan. Bahkan, peternakan di suatu kawasan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional. 

"Program ini masuk dalam salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024, di mana program food estate telah dikembangkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur," tutur Sufmi Dasco.

Baca Juga

Ramai soal Pilpres 2029, Pengamat Sebut PDIP Bisa Mainkan ‘Kartu Truf’ Megawati

Sambungnya menjelaskan, program ini sendiri diluncurkan pemerintah merujuk pada sejumlah analisis pakar dan praktisi yang menyampaikan kepada pemerintah bahwa permasalahan dan tantangan dibidang pertanian dan ketahanan pangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah gangguan supply bahan pangan, ancaman krisis pangan dan pembatasan dalam lapangan produksi. 

"Terkait dengan permasalahan dan tantangan tersebut, pemerintah telah menyiapkan rencana antisipasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024, salah satu diantaranya adalah Program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate)," bebernya.

Untuk pelaksanaan dan pengembangannya, dia kakatan, salah satu lembaga kementrian yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi adalah Kementrian Pertahanan. Di mana, dia sebutkan, Presiden Jokowi berharap, program ini bisa membuat Indonesia berdaulat tidak hanya dari sisi militer, namun juga bisa berdaulat dari sisi kemandirian pangan.

"Namun sayang, program yang sangat baik ini malah banyak mendapatkan sorotan minor akhir-akhir ini dari beberapa kalangan. Banyak tuduhan yang dialamatkan, meski tidak secara tersurat, kepada Kementrian Pertahanan dan bahkan kepada Pak Prabowo sebagai pemangku kepentingan di Kementrian Pertahanan," pungkasnya. 

Bahkan, dia katakan, tuduhan itu antara lain merugikan keuangan negara, upaya food estate ini sebagai kejahatan lingkungan, atau  bahkan ada trilyunan dana yang mengalir ke parpol dari program ini.

"Kenapa saya perlu menjelaskan program food estate ini? Saya memberikan penjelasan karena saya memahami bahwa isi kritik terkait program food estate ini dialamatkan kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra," sebutnya.

Sejatinya, dia menuturkan, terkait Kementrian Pertahanan yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk melakukan program food estate ini guna memenuhi cadangan strategis pangan, sudah mendapatkan izin melalui kementerian KLHK untuk Kawasan Hutan Ketahanan Pangan seluas kurang lebih 6600 hektar. 

"Luas lahan ini berasal dari hutan produksi yang sudah lama terbengkalai di provinsi Kalimantan tengah. Dari lahan seluas itu, baru sebesar 10 persen nya atau kurang lebih sekitar 660 HA yang sudah dikerjakan," sebutnya. 

Masih lanjutnya menjelaskan, saat ini baru tahap pembersihan lahan dan dalam proses pematangan lahan. Proses ini memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Proses ini agak lama karena tekstur tanah lahan yang ada harus dilakukan treatment khusus. 

"Bahkan, lahan di wilayah ini merupakan tanah berpasir yang memang tingkat kesulitannya tinggi untuk ditanami. Justru di sinilah tantangannya," bebernya.

"Untuk itu, Pak Prabowo kemudian melibatkan akademisi, anak-anak muda dan pihak swasta untuk melakukan riset bagaimana tanah berpasir tersebut dapat dicarikan formulanya agar dapat ditanami, seperti dalam sebuah lagu koes plus, tongkat kayu dan batu jadi tanaman," sambungnya menuturkan. 

Dan, dia katakan, tahap inilah yang sedang berproses. Saat ini, sudah ditemukan formula yang diperoleh dari hasil riset yang akan diimplementasikan menjadi prototipe food estate tanaman singkong. 

"Semua proses ini dilakukan dengan tanpa memakai uang negara 1 rupiah pun. Saya ulangi tanpa memakai uang negara 1 rupiah  pun. Dari implementasi hasil riset inilah kita harapkan, program food estate dapat berhasil sukses dimana tanah yang sulit ditanami dapat menjadi lahan produktif dan sebentar lagi kita bisa melihat hasilnya," bebernya.

Namun lagi-lagi sangat disayangkan, dia katakan, proses yang sudah dilakukan dengan baik ini, disalahartikan oleh pihak-pihak tertentu, dan mengkritisi Hanya bermodal asumsi, di tahun politik ini. 

"Saya memahami, ditengah baiknya posisi Pak Prabowo dan Partai Gerindra dari sisi kepercayaan publik yang tercermin dari baiknya tingkat elektabilitas, kritik tak berdasar ini dapat untuk menurunkan kepercayaan publik kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra," tuturnya.

"Kenapa saya katakan demikian? para pengkritik ini merupakan pengurus parpol. Mereka memiliki wakil-wakil di parlemen. Kenapa tidak ditanyakan langsung saja program ini kepada anggota badan anggaran, atau anggota komisi yang terkait dengan kementerian pertahanan dari fraksi nya? Apakah ada uang negara yang telah dipakai dalam program food estate ini melalui kementerian pertahanan? atau sampai sejauh mana program food estate ini dijalankan oleh kementerian pertahanan? Kenapa kritik ini disampaikan ke publik hanya berdasar asumsi?" sambungnya. (aag)