IPHI Usul Pemerintah Bentuk Komite Tetap Haji, Ini Tujuannya

Jakarta, tvOnenews.com - Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) menilai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji penting dilakukan.

Anggota Dewan Pembina IPHI, Iskandar Zulkarnain mengatakan, revisi UU tersebut penting guna memperkuat regulasi pengelolaan dana haji agar lebih aman, berkelanjutan, serta lebih bermanfaat bagi jemaah haji Indonesia.

Selain itu, lanjut Iskandar, salah satu tujuan revisi UU itu, yakni menyelaraskan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang baru dibentuk pemerintah.

"Penyelarasan peran antara BPKH dan BPH harus segera dilakukan guna menghindari miskoodinasi, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana haji dan penyelenggaraan ibadah haji," kata Iskandar dalam keterangannya, Rabu (19/3).

Guna meningkatkan koordinasi antar berbagai kementerian/ lembaga yang terlibat dalam kebijakan haji, IPHI pun mengusulkan pembentukan Komite Tetap Haji. 

Iskandar menambahkan, komite itu nantinya bisa berperan mengatur kebijakan fiskal haji, perencanaan investasi, serta efisiensi dan rasionalitas biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Juga

Pemerintah Usulkan Biaya Haji 2027 Rp107 Juta, Jamaah Cukup Bayar Rp42,8 Juta

"Komite Tetap Haji juga diharapkan dapat berfungsi mengoptimalkan penggunaan nilai manfaat dana haji, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih terintegrasi dan berbasis data," ujar Iskandar.

Sebelumnya diberitakan, DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) mengungkapkan pihaknya menolak wacana pembubaran BPKH.  

Wakil Ketua Umum IPHI, Mohamad Anshori mengatakan, pengelolaan dana haji harus tetap berada di tangan BPKH yang transparan dan profesional.

"Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah," ujar Anshori, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VIII DPR RI beberapa waktu lalu. (dpi)