LAN dan J.CLAIR Perkuat Kolaborasi Daerah Hadapi Krisis Iklim Global

Jakarta, tvOnenews.com - Triple Planetary Crisis yang mencakup perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati sedang melanda dunia.

Krisis tersenbut mengancam keberlanjutan pembangunan sekaligus memengaruhi kehidupan jutaan orang di seluruh dunia.

Menanggapi kondisi itu, Lembaga Administrasi Negara (LAN) bersama The Japan Council of Local Authorities for International Relations (J.CLAIR Singapore) menggelar Webinar Indonesia–Japan Knowledge Exchange Seminar 2025 bertema “Cooperation between Local Governments/Organisations in Solving Local Issues” secara daring pada Selasa (28/10/2025).

Kepala LAN, Dr. Muhammad Taufiq, DEA, menyatakan bahwa perubahan iklim, krisis air, urbanisasi cepat, dan penurunan kualitas lingkungan merupakan tantangan kemanusiaan yang harus dijawab bersama.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis karena kebijakan desentralisasi memberi ruang bagi inovasi dan adaptasi dalam menghadapi krisis lingkungan.

“Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan kapasitas ASN dan tata kelola pemerintahan, LAN terus memperkuat kemitraan dengan berbagai negara, termasuk Jepang. Kerja sama dengan J.CLAIR Singapore telah menjadi salah satu bentuk knowledge partnership yang paling produktif, mempertemukan para pemimpin daerah, akademisi, dan praktisi kebijakan publik dari kedua negara untuk belajar dan berinovasi bersama,” ujarnya.

Baca Juga

Jika Megatsunami Greenland Berulang, Ini Risiko Serius bagi Indonesia dan Dunia

Muhammad Taufiq menegaskan pentingnya kerja sama antar pemerintah daerah dan antar negara sebagai pilar dalam membangun pemerintahan yang tangguh dan berkelanjutan. 

“Berkaca dari kota Tokyo dan Yokohama di Jepang, kita dapat belajar pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana melalui tata kelola yang terencana, kolaboratif, dan berkelanjutan. Sementara dari pemerintah daerah di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Bali, kita melihat semangat yang sama yaitu membangun kota yang tangguh melalui partisipasi masyarakat dan inovasi daerah,” katanya.

Deputy Director International Affairs Office, Ministry of Internal Affairs and Communications Japan, Ms. Hara Shizuko, menambahkan, 

“Melalui forum Indonesia–Japan Exchange ini, kita tidak hanya membangun transfer of knowledge, tetapi juga mendorong co-creation of ideas untuk menciptakan solusi bersama yang kontekstual, berakar pada kearifan lokal, namun berpandangan global.”

Dalam sesi paparan, Kepala Dinas Perencanaan dan Teknis Badan Pengembangan Kota Tokyo Metropolitan Government, Mr. Kitaura Ken, menjelaskan strategi Basic Policy on Heavy Rainfall Countermeasures yang diterbitkan pada Desember 2023.

Strategi tersebut mencakup lima langkah utama, yaitu peningkatan sistem drainase, pengelolaan sungai, pengendalian daerah aliran sungai, pembangunan infrastruktur hijau, serta sistem evakuasi dan informasi risiko.

Dari Kota Yokohama, Direktur Dukungan Kegiatan Lingkungan Dinas Taman dan Ruang Hijau, Katauke Akira, memaparkan Basic Plan for Water and Green Spaces yang berfokus pada tiga pilar yaitu melindungi hutan untuk generasi mendatang, menciptakan ruang pertanian produktif dan berkelanjutan, serta menumbuhkan ruang hijau perkotaan sebagai tempat interaksi masyarakat.

Sementara itu, dari Indonesia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, menyampaikan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan dan gerakan Leuweung Hejo untuk pelestarian hutan. 

Program tersebut melibatkan instansi pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat melalui aksi nyata seperti penanaman pohon, perlindungan mata air, serta pemulihan lahan kritis.

Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, Ericson, menjelaskan langkah mitigasi banjir melalui pembangunan embung, saluran pengendali air, pengerukan waduk, dan pengembangan sistem sub-polder. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah untuk memperkuat koordinasi antar-OPD dalam menghadapi curah hujan ekstrem.

Selain berbagi praktik kebijakan daerah, seminar ini juga menyoroti hubungan sister city antara Desa Mas di Bali dan Kota Misato di Prefektur Shimane, Jepang, yang telah terjalin sejak 1991. 

Kerja sama tersebut berkembang dari pertukaran budaya dan kerajinan menjadi kolaborasi di bidang pendidikan, ekonomi, dan pelatihan tenaga kerja.