Terungkap di Persidangan! Jaksa Sebut Ada Misi Tersembunyi di Balik Pengadaan Chromebook
- tvOnenews.com/Julio Trisaputra
Jakarta, tvOnenews.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady membalas keras pandangan pengamat politik Rocky Gerung yang menilai keberadaan tim eksternal di lingkungan Kemendikbudristek sebagai hal lumrah.
Dalam sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook, Roy justru menyebut tim khusus bentukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diduga menjadi alat untuk menyalahgunakan kewenangan demi memuluskan penggunaan ChromeOS.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2026), Roy menegaskan argumentasi Rocky Gerung tidak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan penyidik.
Menurutnya, tim eksternal yang dibentuk Nadiem sengaja digunakan untuk melompati prosedur birokrasi internal kementerian.
“Saudara Rocky menyebut itu langkah cerdas. Namun bagi kami, itu adalah alat (tools) bagi terdakwa untuk menyalahgunakan kewenangannya. Faktanya, tim ini digunakan untuk memaksa penggunaan Chromebook, yang kami duga kuat berkaitan erat dengan investasi Google pada kepentingan bisnis pribadi terdakwa,” ujar Roy di ruang sidang.
Roy menjelaskan, apabila seorang menteri memahami prinsip birokrasi pemerintahan, seharusnya keputusan strategis melibatkan Direktur Jenderal (Dirjen) hingga para direktur teknis yang memahami kebutuhan sekolah di lapangan.
Namun, berdasarkan fakta persidangan, Nadiem justru disebut tidak percaya terhadap jajaran internal kementeriannya sendiri.
“Bagaimana mungkin seorang menteri tidak percaya pada Dirjen dan Direkturnya sendiri? Tidak mau melibatkan mereka, bahkan menutup ruang komunikasi. Ini sudah melanggar prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan UU Penyelenggara Negara,” tegas Roy.
Jaksa menilai sikap tersebut dilakukan secara sengaja agar kebijakan penggunaan ChromeOS bisa berjalan tanpa hambatan, meskipun sistem operasi itu disebut memiliki catatan kegagalan pada implementasi sebelumnya.
Unsur Perbuatan Melawan Hukum
Dalam persidangan, Roy juga menegaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat dari kerugian negara, tetapi juga dari proses pengambilan kebijakan yang dianggap menabrak aturan formal.
“Ketika prosedur dilewati, pejabat struktural disingkirkan, dan kebijakan diarahkan untuk menguntungkan pihak tertentu yang memiliki relasi bisnis dengan terdakwa, di situlah letak aspek pidananya. Jadi ini bukan soal ‘pintar-pintaran’ seperti kata Rocky, tapi soal ketaatan pada hukum negara,” katanya.
Load more