PB SEMMI Desak Pemerintah Perkuat Kemandirian Ekonomi dan Swasembada Nasional
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mendorong pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan kedaulatan ekonomi sebagai prioritas utama.
Hal ini dilakukan guna memastikan pengelolaan sumber daya alam nasional memberikan manfaat konkret bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Dalam aksi massa yang berlangsung di depan Gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga RI pada Rabu (20/5/2026), Ketua Umum PB SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, menyoroti pentingnya kemandirian bangsa.
Ia mendesak pemerintah untuk serius memperkuat sektor swasembada pangan dan energi agar ketergantungan terhadap produk luar negeri dapat segera diakhiri.
“Indonesia tidak boleh terus bergantung pada impor. Kita harus menjadi negara produsen dan negara pengekspor. Hari ini Indonesia mulai mampu mengurangi impor beras dan jagung, maka ke depan swasembada pangan harus terus diperkuat demi menjaga ketahanan nasional,” tegas Bintang dalam orasinya.
Menurut Bintang, fundamental ekonomi Indonesia harus berlandaskan pada amanat konstitusi.
Ia menekankan bahwa kekayaan alam yang melimpah tidak sepatutnya hanya dikuasai oleh kelompok tertentu atau korporasi asing.
“Pasal 33 UUD 1945 harus ditegakkan secara nyata. Kekayaan alam Indonesia tidak boleh hanya dinikmati segelintir kelompok ataupun dikuasai kepentingan asing. Negara harus hadir memastikan seluruh sumber daya nasional kembali untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Bintang.
Lebih lanjut, PB SEMMI meminta pemerintah untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengelola sektor-sektor strategis, mulai dari mineral, migas, hingga energi terbarukan.
Bintang menilai, penguatan industri hilirisasi serta pemberdayaan pelaku usaha kerakyatan seperti petani, nelayan, dan UMKM akan menjadi kunci Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Bintang juga memastikan bahwa elemen mahasiswa dan masyarakat siap berdiri di belakang pemerintah jika mendapatkan tekanan dari pihak asing dalam upaya menjaga kedaulatan ekonomi nasional.
“Presiden tidak perlu khawatir terhadap tekanan asing selama kebijakan yang dijalankan berpihak kepada rakyat dan konstitusi. Kami sebagai bagian dari masyarakat akan turut mengawal dan menjaga kepentingan bangsa demi tegaknya Pasal 33 UUD 1945,” pungkasnya. (dpi)
Load more