Muktamar NU Diingatkan untuk Tak Banyak Dicampuri Politik Kekuasaan

Jakarta, tvOnenews.com - Nahdatul Ulama (NU) bakal menggelar Muktamar ke-35 sekaligus kontestasi memilih pemimpin barunya yang terjadwal pada Agustus 2026 nanti.

Kontestasi kepemimpinan dari organisasi masyarakat (ormas) keagamaan pun kini mulai memanas dengan bermunculan nama-nama kandidat calon pemimpin.

Tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur pun ikut menyoroti dinamika kontestasi kepemimpinan yang dinilai telah dicampuri politik kekuasaan.

Sumber :

• Istimewa

"Ada satu hal yang akhir-akhir ini terasa mengganggu, bayang-bayang kekuasaan negara yang terlalu jauh masuk ke dalam rumah NU," kata Gus Lilur kepada awak media, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Gus Lilur menilai dinamika dalam kontestasi kepemimpinan turut diwarnai dengan percakapan akan restu mengenai sosok yang dekat dengan penguasa maupun presiden.

Baca Juga

Cak Imin: PKB Anak NU Wajib Pikirkan NU, Bukan Campur Tangan

Ia menilai dinamika tersebut merupakan cara berpikir yang melupakan historis pendirian NU maupun negara.

"Sebab NU bukan organisasi yang lahir dari rahim kekuasaan negara. Justru negara ini berdiri karena jasa para ulama NU. Karena itu saya merasa prihatin ketika hari ini muncul gejala campur tangan kekuasaan dalam dinamika Muktamar NU," jelasnya.

Gus Ilur menyebut NU bukan ormas biasa yang bisa diperlakukan sebagai alat politik kekuasaan. 

Ia menegaskan NU adalah pilar yang membuat republik ini berdiri dan tetap bertahan sampai hari ini.

"Tidak elok jika penguasa bermain terlalu jauh dalam suksesi organisasi ulama. Dan tidak beretika jika aparat negara ikut menentukan arah Muktamar. Tetapi saya percaya Presiden Prabowo adalah seorang negarawan. Dan seorang negarawan sejati akan memilih menjaga jarak dengan dinamika internal NU," ujar Gus Lilur.

"NU boleh dekat dengan negara, tetapi tidak boleh larut menjadi bagian dari kepentingan kekuasaan sesaat. NU harus tetap menjadi penjaga moral republik," pungkasnya.(raa)