Judi Online Bisa Bikin Masuk Penjara! Ini Aturan KUHP, Jerat Hukum, dan Dampak Sosial yang Wajib Diketahui

tvOnenews.com - Fenomena judi online belakangan menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya yang terus meluas. Tidak hanya menyasar orang dewasa, praktik perjudian digital juga mulai menjangkau kalangan pelajar dan anak-anak. 

Pemerintah melalui berbagai lembaga terkait berulang kali mengingatkan bahwa judi online bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan ancaman sosial yang dapat merusak kehidupan keluarga, kesehatan mental, hingga stabilitas masyarakat.

Data yang pernah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menunjukkan bahwa jumlah pemain judi online di Indonesia telah mencapai angka yang mengkhawatirkan. 

Sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah dengan nominal taruhan berkisar Rp10 ribu hingga Rp100 ribu. 

Bahkan ditemukan pula pemain berusia di bawah 10 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa perjudian digital telah berkembang menjadi persoalan nasional yang membutuhkan penanganan komprehensif.

Laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menunjukkan besarnya perputaran dana dalam aktivitas perjudian online. 

Baca Juga

Judi Online Bukan Sekadar Kehilangan Uang: Kenali Bahaya, Tanda Kecanduan, dan Cara Keluar dari Jeratnya

Dalam beberapa tahun terakhir, nilai transaksi yang terindikasi terkait judi online mencapai ratusan triliun rupiah. 

Kondisi tersebut mendorong pemerintah memperkuat pengawasan transaksi keuangan, pemblokiran situs, hingga penegakan hukum terhadap pelaku dan penyelenggara perjudian.

Perjudian Menurut KUHP: Bukan Sekadar Permainan, tetapi Tindak Pidana

Dalam perspektif hukum Indonesia, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan mengenai perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun KUHP baru yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pasal 303 ayat (1) KUHP lama menyebutkan bahwa siapa pun yang tanpa izin menawarkan kesempatan bermain judi, menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, atau turut serta dalam perusahaan perjudian dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta.

Sementara itu, Pasal 303 bis KUHP mengatur sanksi bagi mereka yang ikut bermain judi. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda maksimal Rp10 juta.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa perjudian adalah setiap permainan yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan berdasarkan unsur keberuntungan, keterampilan tertentu, atau pertaruhan atas hasil perlombaan dan permainan lainnya.