Media Sosial Bisa Memperbesar Polarisasi? Ini Ancaman Perang Kognitif bagi Demokrasi Indonesia

Jika berlangsung terus-menerus, kedua fenomena tersebut dapat mempersempit paparan terhadap perspektif berbeda dan menyulitkan dialog antarkelompok.

Pengaruh informasi juga dapat berlangsung melalui agenda setting, framing, dan priming. Agenda setting berkaitan dengan isu yang mendapat perhatian besar, framing memengaruhi cara suatu peristiwa ditafsirkan, sedangkan priming membuat aspek tertentu lebih menonjol ketika publik menilai persoalan atau mengambil keputusan.

Mekanisme tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya operasi manipulasi. Namun, ketika informasi yang berulang, pemilihan sudut pandang, dan konten yang memancing emosi saling menguatkan, masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai pesan yang diterima. 

Tantangannya bukan sekadar mengetahui informasi apa yang beredar, tetapi memahami bagaimana informasi tersebut membentuk persepsi.

Dari Keresahan Sosial ke Polarisasi, Mengapa Informasi Viral Perlu Diuji?

Diskusi bedah buku turut mengulas demonstrasi sepanjang 2025 yang berkaitan dengan akumulasi persoalan sosial-ekonomi dan kebijakan publik. Isu pemutusan hubungan kerja, biaya hidup, kebijakan daerah, hingga polemik tunjangan anggota dewan menjadi bagian dari konteks pembahasan. 

Baca Juga

Ada Aksi Demo di Jakarta, Polisi Minta Masyarakat Cermat saat Terima dan Sebarkan Informasi di Ruang Digital

Insiden meninggalnya seorang pengemudi ojek daring pada Agustus 2025 juga disoroti sebagai peristiwa yang memperbesar kemarahan publik.

Di media sosial, informasi mengenai peristiwa tersebut menyebar melalui tagar, simbol visual, potongan video, dan beragam narasi. Konten yang memicu emosi berpotensi memperoleh perhatian luas, terutama ketika masyarakat merasa belum mendapatkan penjelasan yang cepat dan konsisten dari institusi terkait.

Pengamat media sosial Yan Kurniawan, M.Si., menyoroti peran algoritma, konten visual, serta jaringan akun dalam membentuk pola penyebaran informasi. Meski demikian, tingginya interaksi digital tidak dapat langsung dijadikan bukti bahwa sebuah peristiwa direkayasa atau dikendalikan oleh pihak tertentu.

“Pola penyebaran informasi perlu dibaca dengan memperhatikan konteks, karakter platform, dan perilaku para penggunanya. Percakapan yang ramai tidak selalu berarti dukungan mayoritas, sementara dugaan koordinasi memerlukan bukti yang dapat diperiksa.”

Prinsip tersebut penting untuk menjaga ketepatan analisis. Demonstrasi yang ramai diperbincangkan tidak otomatis menunjukkan adanya operasi terorganisasi. Sebaliknya, keberadaan manipulasi informasi juga tidak berarti keresahan masyarakat yang melatarbelakangi demonstrasi dapat diabaikan.