204 Juta Data DPT di KPU Diduga Bocor dan Dijual di Dark Web, Roy Suryo: Bisa Akibatkan Chaos Hasil Pemilu 2024

Namun, kata dia, saat ini Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Bareskrim, BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) bahkan sampai DPR Komisi I sudah mempersoalkan hal tersebut karena data tersebut sudah tersebar dan menjadi perbincangan banyak pihak.

“Apalagi kalau melihat biaya jumbo Pilpres 2024 saat ini yg mencapai Rp76,6 triliun namun terkesan sangat mudah dibobol dan lebih ironis lagi KPU terkesan ‘tidak (mau) tahu menahu’,” katanya. 

Roy Suryo berpendapat dengan diberlakukannya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), masyarakat bisa menuntut pertanggungjawaban KPU karena beleid tersebut menyebut pengelola data pribadi wajib menjamin keamanan masyarakat yang dikumpulkan dan dikelolanya. 

Menurut dia, dugaan kebocoran data ini tidak bisa dianggap sederhana karena saat ini terjadi penurunan kepercayaan yang sangat tajam terhadap Pemilu 2024 terutama menyangkut netralitas penyelenggaraannya. 

“Mulai dari kasus presiden yang berubah-ubah statement-nya dari ‘tidak akan cawe-cawe’ sampai ‘akan cawe-cawe’, diubahnya aturan capres/cawapres melalui ‘pemaksaan’ keputusan MK yang sampai-sampai diplesetkan menjadi ‘Mahkamah Keluarga’ sampai kepada PKPU yang seharusnya diubah dulu sebelum menerima pendaftaran capres/cawapres namun tetap diterima meski DPR masih dalam kondisi reses dan baru diberlakukan sesudahnya,” jelas dia. 

Menurutnya, hal tersebut merupakan faktor non-teknis yang akan sangat berpengaruh terhadap faktor teknis peretasan 204 juta DPT saat ini.

Oleh karena itu, kata dia, kasus bocornya data ini sama sekali tidak bisa dipandang sederhana dan dianggap sepele.