Pengamat Sorot Tajam Sikap Inkonsisten Menkomdigi Soal OTT Asing

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana pembatasan layanan video berbasis internet atau voice over IP (VoIP), termasuk layanan WhatsApp Call yang dimiliki para penyedia layanan over the top/OTT yang tengah ramai diperbincangkan publik.

Dalam pernyataan terbarunya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet atau VoIP termasuk layanan WhatsApp Call.

Sebelumnya, Menkomdigi Meutya Hafid saat bertemu dengan Presiden dan Managing Director MPA (Motion Picture Association) Asia Pasifik, Mila Venugopalan yang berlangsung di Kantor Komdigi beberapa waktu lalu menegaskan bahwa keberadaan platform over-the-top (OTT) asing di Indonesia tidak boleh mengancam kelangsungan industri penyiaran lokal.

Bahkan dalam keterangan resmi yang dirilis oleh Komdigi pada Selasa (17/6/2025), Meutya menyatakan harapannya agar OTT asing lebih proaktif dalam mendukung produksi konten lokal serta berkontribusi dalam pendanaan ekosistem penyiaran, sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital Indonesia.

"Kami ingin Anda memberdayakan industri penyiaran," ungkap Meutya Hafid.

Merespons hal itu, Pengamat Telekomunikasi, Kamilov Sagala menilai pernyataan Meutya Hafid terkesan tidak konsisten dengan sikapnya terhadap OTT.

Baca Juga

Medsos Lokal Ini Tawarkan Pengalaman Baru Bagi Penggunanya

"Menkomdigi terkesan inkonsisten dan ketakutan ketika berhadapan dengan OTT asing. Di satu sisi dia bilang OTT asing mesti berkontribusi dalam pendanaan ekosistem penyiaran. Di lain sisi ketika publik menuntut agar pemerintah membatasi layanan panggilan suara dan video berbasis internet atau voice over IP (VoIP) yang jelas-jelas merugikan operator lokal justru Menkomdigi terkesan takut dan tidak tegas," sindir Kamilov, Jakarta, Minggu (20/7/2025).

Kamilov menuturkan inkonsisten Menkomdigi khususnya terkait OTT asing seolah tidak mencerminkan sikap Presiden RI, Prabowo Subianto yang tegas terhadap kedaulatan sebuah bangsa dan negara.

"Pernyataan dan sikap tersebut tidak selaras dan senafas dengan spirit bapak presiden Prabowo Subianto yang concern menggaungkan tentang pentingnya menjaga kedaulatan, termasuk kedaulatan digital kita. Sikapnya tidak jelas merepresentasikan kepentingan bangsa dan negara ini di ranah digital. Presiden Prabowo harusnya copot pembantunya yang tak selaras dengan visi beliau, terutama dalam menjaga kedaulatan digital”, tegasnya.