Deretan Mobil Mewah Bupati Pati Sudewo yang Dituntut Mundur Warganya Karena Naikkan PBB hingga 250 Persen

Jakarta, tvOnenews.com – Ribuan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memadati area depan Kantor Bupati pada Rabu (13/8/2025). Mereka menuntut Bupati Sudewo mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekaligus lengser dari jabatannya.

Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh. Sebuah mobil polisi dibakar massa, bahkan sandal sempat melayang ke arah Sudewo.

Ketegangan dipicu oleh pernyataan Bupati Pati yang menantang warganya terkait penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Sumber :

• Antara

“Meskipun 50 ribu orang turun ke jalan menentangnya, saya tidak akan menarik kembali kebijakan itu,” tegas Sudewo.

Baca Juga

Krisis Pangan di Gaza Makin Parah, PBB: Dibutuhkan Rp8,1 Triliun untuk 6 Bulan ke Depan

Meski kebijakan tersebut kini sudah dibatalkan, desakan agar Sudewo mundur justru makin kencang. Pantauan tvOnenews.com di lokasi, ia belum menunjukkan tanda-tanda akan melepaskan jabatan.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akan berbuat yang lebih baik lagi,” ucapnya.

Secara resmi, gaji pokok Sudewo sebagai Bupati Pati mengacu pada PP Nomor 59 Tahun 2000 dan PP Nomor 109 Tahun 2000.

Nilainya sekitar Rp2,1 juta per bulan atau Rp25,2 juta per tahun, tak jauh berbeda dengan pegawai pada umumnya. Wakil bupati menerima gaji pokok Rp1,8 juta per bulan.

Namun tunjangan jabatannya jauh lebih besar. Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2001, Sudewo mendapatkan tunjangan jabatan Rp3,78 juta per bulan, ditambah tunjangan beras, anak, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Ia juga menerima THR serta gaji ke-13.

Fasilitas lain yang melekat pada jabatan bupati meliputi rumah dinas, kendaraan dinas, serta biaya operasional yang disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Di Kabupaten Pati, nilai biaya operasional itu berkisar Rp125 juta hingga lebih dari Rp600 juta per tahun.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 11 April 2025, Sudewo tercatat memiliki kekayaan Rp31,51 miliar. Asetnya meliputi tanah dan bangunan senilai Rp17,03 miliar di berbagai daerah seperti Surakarta, Yogyakarta, Depok, Bogor, Pacitan, dan Tuban.

Sumber :

• Antara

Ia juga memiliki kendaraan mewah seperti BMW X5 2023 (Rp1,9 miliar), Toyota Alphard 2024 (Rp1,7 miliar), hingga Toyota Land Cruiser 2019 (Rp1,9 miliar).

Selain itu, ia memiliki harta bergerak Rp795 juta, surat berharga Rp5,39 miliar, serta kas dan setara kas Rp1,96 miliar.

DPRD Bentuk Pansus Hak Angket

Merespons situasi yang memanas, DPRD Kabupaten Pati resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa syarat formal usulan hak angket telah terpenuhi.

“Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita sepakati penjadwalan dan usulan angket,” jelasnya.

Menurutnya, seluruh proses akan dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak angket ini akan memfokuskan penyelidikan pada kebijakan kenaikan PBB-P2 yang sempat memicu protes besar-besaran, meski akhirnya dibatalkan.

Kini, kekecewaan warga yang awalnya tertuju pada kebijakan pajak, bergeser menjadi tuntutan pemakzulan terhadap Bupati Pati tersebut.