500 Srikandi Pemuda Pancasila Desak Percepatan Pengesahan RUU Perampasan Aset: Koruptor Tidak Boleh Tidur Nyenyak

Jakarta, tvOnenews.com - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Srikandi Pemuda Pancasila (SPP) yang digelar di Jakarta pada 4-5 Oktober 2025 menghasilkan sejumlah rekomendasi penting terkait dinamika politik nasional. Dari berbagai keputusan yang diambil, seruan untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi poin yang paling disorot.

Kegiatan yang diikuti hampir 500 peserta dari seluruh Indonesia juga menjadi ruang aspirasi perempuan Pemuda Pancasila terhadap isu pemberantasan korupsi dan perlindungan masyarakat. Rakernas resmi ditutup pada Minggu (5/10/2025) dini hari oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Srikandi Pemuda Pancasila, Hj. Sarimaya, SE, M.Si.

Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi menjadi tiga komisi yang membahas berbagai topik strategis. Salah satunya, Komisi C, yang merumuskan rekomendasi internal dan eksternal yang kemudian disahkan dalam Sidang Pleno IV atau sidang penutupan Rakernas.

“Ada 5 rekomendasi eksternal yang sangat penting disampaikan dini hari tadi, dan ini tentu suara bulat semua peserta yang selama dua hari dengan sangat teliti merumuskan rekomendasi ini. Rekomendasi pertama, Srikandi Pemuda Pancasila mendukung Program Pemerintahan Presiden Jenderal (Purn TNI) Prabowo Subianto dalam mewujudkan Ketahanan Pangan dan Swasembada Pangan. Rekomendasi Kedua, Srikandi Pemuda Pancasila mengapresiasi didirikannya Sekolah Rakyat dan SMA Garuda sebagai Program Strategis Nasional di bidang pendidikan untuk mencetak generasi muda terbaik menuju Indonesia Emas. Rekomendasi Ketiga, Srikandi Pemuda Pancasila mendukung Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, dalam melakukan pemberantasan korupsi secara masif dan tuntas. Rekomendasi Keempat, Srikandi Pemuda Pancasila mendukung segera disahkannya Undang-undang Perampasan aset sebagai wujud penanganan tindak pidana korupsi agar lebih adil dan transparan demi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Rekomendasi Kelima, Srikandi Pemuda Pancasila meminta kepada Pemerintah, agar lebih memperhatikan perlindungan kaum perempuan sebagai pekerja migran di luar negeri,” ujar Sarimaya saat penutupan.

Sarimaya menambahkan, seluruh rekomendasi tersebut, telah dibahas secara serius dan diharapkan dapat diterima oleh Pemerintah dan pihak lainnya yang terkait, demi kepentingan bersama.

“Soal UU Perampasan Aset, tentu sangat urgen. Segera saja disahkan, agar para koruptor tidak nyenyak tidurnya. Para koruptor di negeri kita bisa melakukan perampokan uang berturut-turut, bertahun-tahun karena mereka merasa aman dan merasa hukumannya tidak terlalu berat. Bayangkan, dulu tahun 80-an, orang korupsi 1 Milyar saja sudah  dianggap sangat besar. Kini, koruptor sudah naik level hingga ribuan triliun, seperti biasa saja. Mereka enak saja menumpuk uang korupsi lalu kabur ke Luar Negeri dan menikmati uangnya di sana. Aparat kita harus banting tulang memburu dan menangkap para pelaku dengan susah payah,” imbuh Sarimaya.

Baca Juga

Kejagung Tetapkan Empat Tersangka Kasus Korupsi Komoditas Nikel, Ada Eks Pejabat Kementerian ESDM