Purbaya Bongkar Kebobrokan Pemerintah Daerah di Hadapan Tito, Suap Audit BPK hingga Jual Beli Jabatan Jadi Sorotan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membongkar kebobrokan Pemerintah Daerah di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Purbaya blak-blakan menyoroti maraknya praktik penyalahgunaan kekuasaan di daerah, termasuk jual-beli jabatan.  Menurutnya, kondisi ini adalah bukti bahwa reformasi tata kelola pemerintahan daerah belum berjalan optimal.

Padahal, upaya perbaikan birokrasi dan integritas pejabat publik telah lama menjadi fokus pemerintah pusat. Dalam Rapat Pengendalian Inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Purbaya mengungkap data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir. Ia menunjukkan bahwa masih banyak kasus penyelewengan di daerah.

"Data KPK mengingatkan kita bahwa masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan," kata Purbaya dikutip Selasa (21/10/2025).

"Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai. Hasil survei penilaian strategis, Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, juga bicara hal yang sama," tegasnya.

Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, tingkat integritas nasional baru mencapai skor 71,53, masih di bawah target 74.

Angka ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum mampu mencapai standar tata kelola yang bersih dan transparan.

Baca Juga

KPK Sentil Pejabat BUMN Belum Setor LHKPN, Desak Pemberian Sanksi

Purbaya menambahkan, hampir seluruh pemerintah daerah masih tergolong dalam zona merah atau kategori rawan penyelewengan. Rata-rata skor integritas di tingkat provinsi hanya mencapai 67, sementara kabupaten/kota berada di angka 69.

KPK mencatat, kata Purbaya, berbagai bentuk pelanggaran di daerah umumnya bersumber dari praktik jual-beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menkeu bergaya 'koboi' ini pun menegaskan bahwa tanpa adanya langkah perbaikan yang serius, kebocoran anggaran bisa terus terjadi dan menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Untuk itu, ia meminta para kepala daerah segera memperbaiki sistem tata kelola dalam dua kuartal mendatang.

"Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan yang paling penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja," terangnya.

"KPK bilang masalahnya ya itu-itu saja. Jual beli jabatan, gratifikasi, dan pengadaan. Padahal kalau itu nggak dibereskan semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan."

Langkah ini juga menjadi salah satu syarat agar pemerintah pusat mempertimbangkan kenaikan alokasi anggaran transfer ke daerah (TKD).

Menurutnya, pemimpin di tingkat pusat masih enggan meningkatkan anggaran TKD karena masih banyaknya indikasi penyimpangan. 

"Jadi, mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah semakin kuat dan masyarakat semakin sejahtera," imbuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa percepatan dan ketepatan penggunaan anggaran akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat arus investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Menurut saya yang paling penting adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional,” tuntasnya. (rpi)