Perguruan Tinggi Perlu Jadi Mitra Strategis Pemda dalam Merumuskan Kebijakan Publik, Kepala BSKDN Ungkap Tantangan Daerah

Selain itu, Yusharto juga menegaskan perlunya peningkatan kapasitas analis kebijakan di daerah. Data Lembaga Administrasi Negara (LAN) menunjukkan, meskipun jumlah analis kebijakan terus meningkat dari tahun ke tahun, sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) di daerah masih membutuhkan penguatan dalam hal analisis data, penulisan policy brief, dan penggunaan instrumen evaluasi kebijakan.

“Beberapa provinsi telah menjadi role model dalam peningkatan kapasitas analis kebijakan, semoga seluruh provinsi nantinya dapat mengoptimalkan upaya peningkatan tersebut,"Yusharto.

BSKDN, lanjutnya, juga terus berkomitmen memperkuat jejaring kebijakan melalui forum-forum strategis seperti lokakarya, seminar, focus group discussion (FGD), dan rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan di pusat maupun daerah. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan terbangun kolaborasi yang produktif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menghasilkan kebijakan publik yang relevan, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Berbagai kegiatan bisa kita desain bersama untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi bisa dengan seminar, lokakarya maupun lainnya," pungkasnya. (rpi)