Indonesia Siap Mulai Impor Minyak AS pada Desember, Nilai Pembelian Capai Rp257 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah memastikan langkah besar dalam kerja sama energi dengan Amerika Serikat (AS) terutama upaya impor minyak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan impor minyak dari AS dijadwalkan mulai berjalan pada Desember 2025, sementara impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) sudah terealisasi lebih dulu.

“Kemudian minyak kemungkinan besar di Desember ini sudah ada yang bisa start,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Kendati jadwal sudah mengerucut, Bahlil belum merinci skema impor tersebut. Opsi impor langsung oleh PT Pertamina (Persero) tanpa proses lelang sebelumnya sempat mencuat, namun belum dipastikan.

“Nanti kita akan lihat skemanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Indonesia akan membeli 15 juta barel of oil equivalent (BOE) dari AS tanpa lelang.

Baca Juga

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Virtual, Bahas Terkait Kebijakan Energi-Ekonomi

Penugasan impor migas itu akan diberikan kepada Pertamina.

“Itu nanti penugasannya salah satunya ke Pertamina,” kata Airlangga, Senin (17/11/2025).

Airlangga menuturkan nilai pembelian migas tersebut diperkirakan mencapai US$15,5 miliar atau sekitar Rp257,3 triliun (kurs Rp 16.600 per dolar AS). 

Angka itu tercantum dalam negosiasi tarif Indonesia dengan AS.

Mengenai skema pembelian tanpa lelang, Airlangga memastikan akan ada aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP), termasuk untuk pembelian komersial migas dari AS. 

Adapun pembelian LPG disebut merupakan inisiatif pihak swasta.

“Ya itu artinya dibuka juga kepada pihak lain yang rencana membeli energi dari Amerika,” tegasnya.

Airlangga menargetkan perjanjian tarif dengan AS bisa diteken sebelum akhir tahun. 

“Tahun ini masih sampai Desember,” ujar Airlangga.

Langkah impor migas dalam skala jumbo ini akan menjadi salah satu babak baru kerja sama energi antara kedua negara, sekaligus memengaruhi arah kebijakan suplai energi nasional. (agr/muu)