Restorative Justice Tak Otomatis Hentikan Perkara, Eddy Hiariej Tegaskan Hak Korban Jadi Penentu di KUHAP Baru

Eddy menekankan, tanpa persetujuan korban, mekanisme restorative justice otomatis gugur dan proses hukum wajib dilanjutkan.

“Jadi, saudara-saudara, mau perkara apa pun, kalau korban itu tidak setuju perkara jalan terus, sekali lagi, mau perkara apa pun, kalau korban tidak setuju, perkara jalan terus. Jadi tidak ada restorasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila korban menyetujui, proses restorative justice tetap harus melalui mekanisme formal dan mendapat penetapan pengadilan agar tercatat dan tidak disalahgunakan.

“Kalau korban mau, maka lihat, oh ketentuan pidananya ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian, ini bukan untuk baru pertama kali, kalau restorative itu pada penyidikan atau penuntutan maka harus saling memberi tahu dan tadi yang dikatakan Pak Menteri, harus ada penetapan pengadilan,” tuturnya.

“Mengapa ada penetapan pengadilan? Sekali lagi, supaya teregister. Karena untuk kedua kali sudah tidak boleh,” pungkas Eddy.

Dengan penegasan tersebut, pemerintah memastikan restorative justice dalam KUHAP baru tidak menjadi celah impunitas, melainkan instrumen hukum yang terukur, transparan, dan tetap menempatkan hak korban sebagai pusat keadilan. (agr)