Sempat Tantang Warga hingga Dilempari Massa, Bupati Pati Sudewo Akhirnya Terjaring OTT KPK

tvOnenews.com - Karier politik Bupati Pati Sudewo kini berada di titik nadir. Kepala daerah yang baru dilantik untuk periode 2025–2030 itu resmi terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (19/1/2026). 

Penangkapan tersebut langsung menyedot perhatian publik, mengingat rekam jejak kontroversi Sudewo yang sebelumnya sempat memicu gejolak besar di Kabupaten Pati.

Kabar OTT itu dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ucap Budi Prasetyo, Senin (19/1/2026).

Sumber :

• Antara

Meski demikian, hingga kini KPK belum membeberkan secara detail perkara apa yang menjerat Sudewo. 

Baca Juga

Haji Her Dipanggil KPK, Bantah Terlibat Kasus Bea Cukai: “Saya Tidak Tahu Apa-Apa”

Lembaga antirasuah masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.

Sebelum terseret OTT, nama Sudewo sudah lebih dulu menjadi sorotan tajam publik. 

Pada pertengahan Agustus 2025, ia bahkan sempat terancam pemakzulan akibat gelombang demonstrasi besar-besaran dari warga Pati. 

Aksi protes itu dipicu sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial dan memberatkan masyarakat.

Beberapa kebijakan yang menuai penolakan keras antara lain rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, perubahan sistem hari sekolah menjadi lima hari, serta pembubaran posko donasi aksi oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinannya.

Sumber :

• Tim tvOne - Abdul Rohim

Gelombang penolakan bermula ketika Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025. 

Situasi semakin memanas setelah Sudewo secara terbuka menantang masyarakat yang menolak kebijakan kenaikan PBB tersebut.

Pernyataan itu justru memicu eskalasi protes. 

Aksi demonstrasi meluas dan berujung pada pembentukan panitia khusus (pansus) di DPRD Kabupaten Pati untuk mendorong pemakzulan Sudewo dari jabatannya sebagai bupati.

Dalam salah satu pernyataannya yang kemudian viral, Sudewo melontarkan tantangan terbuka kepada massa aksi.

“Siapa yang akan melakukan aksi? Yayak Gundul? Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan, tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh bargaining apapun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak-pihak yang mau demo. Silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah,” ujarnya.

Sumber :

• dok.kolase tvOnenews.com/istimewa viva.co.id

Ketegangan di lapangan tak terhindarkan. Aksi demonstrasi berubah ricuh.

Tekanan publik yang kian besar akhirnya memaksa Sudewo mengambil langkah mundur dengan membatalkan kebijakan kenaikan PBB yang sempat mengundang kemarahan warga.

“Mencermati perkembangan situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB PP sebesar 250 persen saya batalkan,” ujarnya.

Meski kebijakan tersebut dicabut, gejolak sosial belum sepenuhnya mereda. 

Gelombang protes terkait kenaikan PBB di Pati bahkan menjalar ke sejumlah daerah lain yang mengalami lonjakan serupa. 

Di tengah tekanan publik yang belum mereda, Sudewo akhirnya menemui ribuan massa demonstran.

“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat lebih baik,” kata Sudewo saat memberikan sambutan di hadapan massa di depan Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025).

Sumber :

• tvOnenews.com/Julio Trisaputra

Namun, belum selesai Sudewo menyelesaikan kalimatnya, suasana berubah mencekam. 

Teriakan kecaman bergema dari berbagai penjuru, sementara sebagian massa mulai meluapkan kemarahan dengan melemparkan botol, batu, dan benda-benda lain ke arah lokasi Sudewo berdiri. 

Aparat keamanan tampak berjibaku membentuk barikade untuk mencegah situasi semakin tak terkendali.

Situasi itu membuat Kementerian Dalam Negeri turun tangan dengan menggelar rapat koordinasi serentak bersama para kepala daerah pada Agustus 2025.

Sementara itu, proses pemakzulan Sudewo yang sempat bergulir di DPRD Kabupaten Pati akhirnya kandas. 

DPRD hanya mengeluarkan rekomendasi perbaikan kinerja tanpa melanjutkan ke tahap pemberhentian.

Kini, dengan statusnya sebagai pihak yang terjaring OTT KPK, perjalanan hukum Sudewo memasuki babak baru. 

Publik menanti langkah lanjutan KPK sekaligus kejelasan perkara yang menyeret bupati yang pernah menjadi simbol kontroversi di Pati tersebut. (gwn)