Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Ambil Langkah Diplomasi Kunci di Forum Global

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia menegaskan posisinya sebagai salah satu aktor aktif dalam upaya perdamaian Palestina dengan bergabung dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, sebuah badan internasional yang bertugas mengawal stabilisasi, administrasi, dan rehabilitasi pascakonflik di Gaza.

Keputusan strategis tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono, usai Presiden Prabowo Subianto merampungkan agenda di World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, Jumat (23/1/2026).

Menlu Sugiono menjelaskan, salah satu agenda utama Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan tersebut adalah penandatanganan Charter Board of Peace.

Piagam ini merupakan puncak dari rangkaian dialog panjang antarnegara, khususnya negara-negara Islam dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, yang secara intens membahas masa depan Palestina.

“Penandatanganan Charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka menyelesaikan konflik, mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pascakonflik di Palestina, Gaza pada khususnya,” ujar Menlu.

Sugiono mengungkapkan, pembentukan BoP berangkat dari kesadaran bersama bahwa proses perdamaian di Gaza membutuhkan mekanisme internasional yang lebih konkret dan berkelanjutan.

Baca Juga

Diminta Pindah ke IKN, Gibran Ajak DPR Ikut

Sejumlah pertemuan tingkat tinggi kemudian mengerucut pada pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang menjadi titik awal penandatanganan piagam Dewan Perdamaian tersebut.

“Sebenarnya Board of Peace ini merupakan suatu badan internasional, sekarang resmi jadi badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi, stabilisasi, dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza pada khususnya dan di Palestina,” tuturnya.

Menlu menegaskan, Indonesia memandang keikutsertaan dalam BoP sebagai bagian dari konsistensi sikap politik luar negeri yang selama ini menempatkan isu Palestina sebagai prioritas moral dan diplomatik.

Meski proses pembentukan badan ini tergolong cepat, keputusan Presiden Prabowo untuk bergabung telah melalui pertimbangan strategis yang matang.

“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tegas Sugiono.

Keputusan Indonesia juga merupakan hasil konsultasi intensif dengan negara-negara yang tergabung dalam Group of New York. Menlu menyebut, kesepakatan bersama untuk bergabung dalam BoP dicapai hanya dua hari sebelum penandatanganan piagam, dengan sejumlah negara menyatakan komitmen yang sama.

“Kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut maka kita harus ada di dalamnya,” tegas Menlu.

Sugiono mengungkapkan, negara-negara yang menyepakati keikutsertaan dalam BoP antara lain Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turkiye, Pakistan, Mesir, dan Indonesia.

“Dua hari sebelum penandatanganan, semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama Board of Peace,” ungkapnya.

Menlu meyakini kehadiran BoP menjadi terobosan penting yang telah lama dinantikan dalam mengawal proses perdamaian Palestina.

Dengan keterlibatan negara-negara tersebut, setiap langkah Dewan Perdamaian diharapkan tetap berpijak pada tujuan utama, yakni kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.

“Kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan untuk tercapainya solusi dua negara,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Sugiono menegaskan bahwa Board of Peace tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melainkan melengkapi upaya internasional yang sudah ada.

“Badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Oleh karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut, Indonesia memutuskan untuk bergabung,” pungkas Menlu.

Langkah ini menegaskan posisi Indonesia tidak hanya sebagai pendukung moral Palestina, tetapi juga sebagai pemain aktif dalam arsitektur perdamaian internasional.(agr/raa)