Pakar Hukum Desak UU Perampasan Aset Disahkan Tahun Ini

"Jadi, yang digugat negara adalah aset. Ada aset yang karena diduga hasil tindak pidana, orangnya kabur ke luar negeri atau meninggal dunia, tidak jelas hartanya ini. Nah, negara versus aset ini, bukan orang," katanya.

Sebenarnya, kata dia, ada yang disebut "illicit enrichment" (peningkatan kekayaan tidak sah) dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003, tetapi sampai saat ini belum diatur secara spesifik sebagai delik pidana dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui UU Nomor 7/2006 yang mengamanatkan pengaturan peningkatan kekayaan tidak wajar pejabat, aturan tersebut belum terwujud dalam UU Tipikor.

"Nah, illicit enrichment itu belum ada di UU Tipikor kita. Jadi, enggak bisa orang asal tuduh saja, misalnya 'Si A kok hartanya nambah dan sebagainya. Jangan-jangan itu hasil secara tidak sah ya?'," katanya. (ant)