KPAI Desak Transparansi Kasus Brimob Aniaya Pelajar di Maluku, Soroti Hak Anak dan Penyebab Kematian Korban

KPAI juga menekankan pentingnya pengawasan eksternal agar proses hukum tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pemulihan korban dan keluarganya.

Polisi Tetapkan Tersangka dan Lakukan Pemeriksaan Etik

Sementara itu, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia memastikan bahwa proses hukum terhadap tersangka terus berjalan. Penetapan tersangka telah diumumkan dalam konferensi pers oleh jajaran kepolisian setempat.

Tersangka kini telah dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk proses etik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Pemeriksaan etik ini menjadi bagian dari mekanisme internal untuk menilai pelanggaran disiplin maupun kode etik kepolisian.

Kasus tersebut ditangani oleh Polres Tual, dengan pengawasan dari Polda Maluku guna memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Desakan Transparansi untuk Hindari Spekulasi Publik

Baca Juga

Reaksi Keras KPAI Soal Bocah Sukabumi Tewas dengan Luka Bakar Diduga Dianiaya Ibu Tiri, Sebut Kasus Filisida

KPAI menilai keterbukaan informasi sangat penting dalam kasus yang melibatkan anak, terlebih jika berujung kematian. Tanpa penjelasan yang jelas, dikhawatirkan muncul spekulasi yang justru memperburuk kondisi psikologis keluarga korban.

Selain itu, transparansi juga dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Penanganan yang akuntabel diharapkan dapat menunjukkan bahwa negara hadir melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak.

Perlindungan Anak Harus Jadi Prioritas Utama

Peristiwa ini kembali menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas dalam setiap tindakan aparat di lapangan. Anak, dalam kondisi apa pun, tidak boleh menjadi korban kekerasan, apalagi dalam situasi penegakan hukum atau pengamanan.

KPAI menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga seluruh proses hukum, etik, dan pemenuhan hak korban berjalan tuntas. Lembaga tersebut juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penanganan di lapangan agar kejadian serupa tidak terulang.

Di sisi lain, masyarakat diharapkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sambil menunggu hasil penyidikan resmi, namun tetap kritis dalam mengawasi jalannya proses hukum.

Kasus ini bukan hanya soal penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga menjadi ujian bagi komitmen negara dalam memastikan setiap anak Indonesia terlindungi dari kekerasan dalam bentuk apa pun. (ars/nsp)