Gugatan Ubah Sumatera Selatan Jadi 'Sumatra Selatan' Tak Diterima MK

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini mencuat kabar terkait warga bernama Insan Kamil dan Andhita Putri Maharani meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah nama provinsi 'Sumatera Selatan' menjadi 'Sumatra Selatan'.

Namun, gugatan tersebut tak diterima oleh MK. Untuk diketahui, Sidang putusan perkara perkara 57/PUU-XXIV/2026 itu digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dan disiarkan langsung di kanal Youtube MK, Senin (16/3/2026). MK mengatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

"Dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya, pemohon I dan II menguraikan fakta konkret yang dialami sebagai duta bahasa provinsi Sumatera Selatan," beber Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Saldi mengatakan kedua pemohon memiliki tugas salah satunya menyebarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saldi menyebut pemohon merasa perbedaan Sumatera dan Sumatra dalam nama provinsi Sumsel menghambat fungsi mereka sebagai duta bahasa.

"Uraian pemohon I dan II tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan syarat kerugian hak konstitusional. Terlebih, tidak terdapat bukti yang menunjukkan pemohon I dan pemohon II pernah menyampaikan persoalan perbedaan kata Sumatera dan Sumatra dimaksud kepada pemerintah setempat atau kepada pembentuk undang-undang," ucap Saldi.

Sebelumnya, pemohon menggugat pasal 1 ayat (1), yang isinya:

Baca Juga

PUAN PAN Maraton Kaderisasi Perempuan: Tak Hanya Penuhi Kuota 30 Persen MK Tapi Menang Pemilu 2029

Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No 52) sebagai Undang-Undang.

Pemohon mengatakan 'Sumatera' bukan kata baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Mereka mengatakan penamaan daerah dalam UU seharusnya menggunakan kata baku.

Dilihat detikcom dari situs KBBI Kemendikdasmen, 'Sumatra' memiliki arti 'pulau di wilayah barat Indonesia, di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, di sebelah timur dengan Selat Malaka, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Hindia. Bentuk tidak baku dari 'Sumatra' adalah 'Sumatera'. Pemohon kemudian meminta agar nama Sumatera Selatan diubah menjadi 'Sumatra Selatan' demi mengikuti KBBI. (aag)