Maruarar Sirait Tancap Gas Bangun Rumah Rakyat, Tegas: Lahan Negara Harus Kembali untuk Rakyat

“Tanah negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Proyek Nyata: Rusun di Senen Mulai Dibangun

Komitmen tersebut tidak hanya sebatas wacana. Pemerintah telah memulai pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari solusi hunian bagi warga bantaran rel.

Tahap awal pembangunan mencakup:

• 324 unit hunian di kawasan Kramat, Senen

• Tambahan 500 unit yang disiapkan oleh KAI

• Total awal mencapai 824 unit rumah

Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2026 dan akan dilengkapi dengan skema sewa terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga

Satgas PRR Minta Pemda Proaktif Siapkan Lahan dan Infrastruktur Huntap

Insentif Besar untuk Masyarakat

Dalam upaya mendorong akses hunian, pemerintah juga memberikan berbagai insentif yang signifikan bagi masyarakat.

Beberapa di antaranya:

• BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis

• PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) gratis

• Pembebasan biaya administrasi tertentu

Langkah ini menjadi bentuk nyata intervensi negara untuk meringankan beban masyarakat dalam memiliki atau mengakses hunian layak.

Penyaluran Tepat Sasaran Berbasis Data

Agar program ini tepat sasaran, pemerintah menggandeng Badan Pusat Statistik untuk menentukan penerima manfaat.

Fokus utama adalah masyarakat dalam kategori desil satu hingga empat, yakni kelompok berpenghasilan rendah yang paling membutuhkan dukungan.

Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah ingin memastikan bahwa bantuan tidak salah sasaran.

Target Ambisius Perumahan 2026

Program perumahan rakyat pada 2026 mengalami peningkatan signifikan. Pemerintah menargetkan renovasi hingga 400.000 rumah, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 45.000 unit.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor perumahan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

“Harus Punya Nyali Urus Negara”

Maruarar juga menegaskan bahwa pengelolaan aset negara membutuhkan keberanian dan ketegasan.

Menurutnya, banyak lahan strategis di kota besar seperti Jakarta, Bandung, hingga Medan yang harus segera dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

“Kita harus punya nyali untuk menegakkan kebenaran. Negara tidak boleh kalah,” ujarnya.

Dengan berbagai langkah konkret yang telah berjalan, program rumah rakyat kini memasuki fase percepatan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap jengkal tanah negara benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas. (nsp)