Profil Hery Susanto: Baru 6 Hari Jadi Ketua Ombudsman, Kini Tersangka Kasus Tambang Nikel

Jakarta, tvOnenews.com – Penetapan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengejutkan publik.

Pasalnya, Hery baru saja dilantik sebagai pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik tersebut kurang dari sepekan.

Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan dugaan keterlibatan Hery dalam tindak pidana korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Sumber :

• Antara

Ditetapkan Tersangka oleh Kejagung

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengungkapkan bahwa status tersangka terhadap Hery Susanto ditetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup.

Baca Juga

Ketua Ombudsman Diduga Terima Rp1,5 Miliar dari Korupsi Nikel

“Tim penyidik menetapkan tersangka HS,” ujarnya pada Kamis (16/4/2026).

Penangkapan dilakukan di kediaman Hery. Ia diduga menerima sejumlah uang dalam proses pengurusan laporan hasil pemeriksaan (LHP) terkait perusahaan tambang.

Meski demikian, hingga kini Kejagung belum membeberkan secara rinci kronologi dan nilai dugaan kerugian negara dalam kasus tersebut.

Baru Dilantik, Langsung Terseret Kasus

Fakta yang paling menyita perhatian adalah waktu penetapan tersangka yang sangat berdekatan dengan pelantikan Hery sebagai Ketua Ombudsman RI.

Ia resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 April 2026 di Istana Kepresidenan. Artinya, hanya berselang enam hari sejak menjabat, ia sudah terseret kasus hukum.

Hery menggantikan Mokhammad Najih dan memimpin Ombudsman RI untuk periode 2026–2031, didampingi Wakil Ketua Rahmadi Indra Tektona.

Rekam Jejak: Aktivis hingga Pimpinan Ombudsman

Hery Susanto bukan sosok baru di dunia kebijakan publik. Ia dikenal memiliki latar belakang panjang sebagai aktivis dan penggiat advokasi pelayanan publik.

Lahir di Cirebon pada 9 April 1975, Hery menempuh pendidikan tinggi di sejumlah kampus ternama. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana dan doktoralnya di Universitas Negeri Jakarta, serta meraih gelar magister dari Universitas Indonesia.

Kariernya dimulai sebagai aktivis reformasi yang aktif mengawal isu pelayanan publik. Ia kemudian menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX pada periode 2014–2019.

Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode (2004–2014), serta Ketua Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS pada 2016–2021.