Sampaikan Deklarasi Kebangsaan, Gabungan Aliansi BEM Nasional Serukan Jaga Demokrasi

Jakarta, tvOnenews.com — Di tengah menguatnya polarisasi politik dan maraknya penggunaan isu rakyat sebagai komoditas politik, gabungan Aliansi BEM Nasional yang terdiri dari BEM Nusantara, BEM PTNU Se Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia, dan BEM Kristiani Indonesia menyampaikan deklarasi kebangsaan di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/6).

Deklarasi tersebut menjadi penegasan sikap bersama mahasiswa nasional untuk menjaga independensi gerakan mahasiswa, menolak infiltrasi kepentingan politik praktis, serta mengawal jalannya pembangunan nasional agar tetap berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.

Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menegaskan bahwa gerakan mahasiswa saat ini sedang menghadapi tantangan serius berupa upaya-upaya penunggangan yang berpotensi menghilangkan independensi gerakan.

"Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat. Karena itu kami menolak segala bentuk infiltrasi dan penunggangan terhadap organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia," kata Sardani.

Menurutnya, independensi merupakan modal utama mahasiswa untuk tetap dipercaya publik sebagai kekuatan moral yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan secara objektif dan berintegritas.

Senada dengan itu, Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengambil posisi sebagai pengawal kebijakan publik tanpa terjebak dalam kepentingan politik praktis.

Baca Juga

Profil Zahra Nazira Firman, Ketua BEM FH Trisakti dengan Segudang Prestasi dan Pengalaman Organisasi

"Mahasiswa bukan oposisi permanen dan bukan pendukung permanen pemerintah. Posisi kami jelas, berdiri bersama rakyat. Ketika ada kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat, kami akan mendukung. Namun ketika terdapat penyimpangan terhadap amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib menyampaikan kritik dan koreksi secara terbuka," ujarnya.

Rifqi menambahkan bahwa pemerintah harus membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar proses pembangunan nasional tidak berjalan secara eksklusif dan jauh dari aspirasi masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, menyoroti semakin maraknya politik provokasi yang dinilai merusak kualitas demokrasi dan mengaburkan substansi persoalan bangsa.