Meninjau Ulang Aspek Hukum Iuran Tapera

Atas dasar itu, pengesahan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera oleh pemerintah sebagai orkestrasi kebijakan yang kurang mendapat respons positif di masyarakat. Tampaknya, pemerintah tak meninjau ulang peraturan tersebut bahwa ada postulat hukum yang mengatakan, “juris quidem iqnorantium cuique nocere, facti verum ignorantiam non nocere.” Artinya, pemerintah tak boleh mengabaikan hukum yang tak mencerminkan keadilan sebagaimana faktanya masyarakat masih kontradiktif.

Perubahan hukum dalam suatu undang-undang menjadi peraturan turunan tersebut adalah tindakan yang mengabaikan hukum itu sendiri. Terlebih juga fakta hukum kian tak dimunculkan oleh pemerintah bahwa PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera telah ada agenda sosialisasi terlebih dahulu.

Pemerintah dari aspek hukum Tapera, tak mengkaji secara matang unsur efisiensi dan efektivitas pungutan bagi pekerja apakah jaminannya akan kembali jika kemudian hari tak sesuai rencana awal sebagaimana ketentuan hukumnya. Hal ini paling tidak membuat pemerintah berpikir ulang, bila perlu meninjau ulang PP Nomor 21 Tahun 2024 tersebut.

Secara yuridis, apa urgensinya pemerintah membuat PP Nomor 21 Tahun 2024 sebagai peraturan turunan daripada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Padahal, dari aspek kepastian hukum, masih ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Apakah peraturan tersebut adalah murni karena keadaan di masyarakat, sehingga regulasi tersebut harus disahkan.

Pada hemat penulis, PP Nomor 21 Tahun 2024 tak layak menjadi dasar hukum pemerintah untuk menarik iuran 3% kepada semua pekerja di Indonesia. Pasalnya, regulasi tersebut telah mengabaikan asas partisipasi publik dimana di situ ada unsur pengusaha, pekerja penuh waktu, dan pekerja lepas.

Akhirnya, penulis kembali mengutip pemikiran Gustav Radbruch dalam buku (Filsafat Hukum: 2012) bahwa tujuan hukum harus memuat tiga hal. Yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh sebab itu, PP Nomor 21 Tahun 2024 adalah produk hukum yang menyimpang dari tujuan hukum itu sendiri.

*Penulis: Hasin Abdullah, S.H., Praktisi Hukum/Associates di Dave and Ende Law Office. 

(Artikel ini telah melalui proses editing yang dipandang perlu sesuai kebijakan redaksi tvonenews.com. Namun demikian seluruh isi dan materi artikel opini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.)