Masa Depan Pengelolaan BUMN: Mulai Tafsir Penguasaan Negara Hingga Politik Hukum RUU Danantara

Sedangkan di India, pendirian BUMN diatur oleh Undang-undang Perusahaan 2013. Undang-undang ini menetapkan kerangka peraturan dan kepatuhan yang harus dipatuhi oleh perusahaan dibentuk dan beroperasi di India, baik perusahaan swasta maupun termasuk BUMN. 

Adapun khusus untuk BUMN, pemegang saham dan pengelolaannya berada di bawah Kementerian Keuangan, yakni pada Departemen BUMN. 

Kementerian Keuangan membagi BUMN di India menjadi tiga yaitu Maharatna, Navaratna, dan Miniratna, berdasarkan pencapaian kinerja dan efisiensi yang telah dilakukan oleh tiap-tiap BUMN. 

Pengelolaan BUMN di India yang berada di bawah Kementerian Keuangan dilakukan untuk memudahkan dalam pemantauan yang efisien terhadap belanja modal, monetisasi aset, dan kesehatan keuangan BUMN. 

Selain itu, peran Departemen BUMN dalam pengelolaan BUMN yaitu menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja, pengembangan bisnis, memberikan saran terkait dengan restrukturisasi atau penutupan, dan pengelolaan pekerja BUMN di masa kerja maupun setelah pensiun. 

Sama halnya dengan Singapura dan India, saham BUMN di negara Australia dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Persemakmuran melalui Kementerian Keuangan atau Pemerintah Negara Bagian melalui Kementerian Keuangan Negara Bagian. 

Baca Juga

DPR: Tantangan Industri Pertahanan Nasional Terletak pada Konsistensi Kebijakan dan Dukungan Pembiayaan

Sebuah badan usaha di Australia ditetapkan sebagai BUMN berdasarkan Undang-undang Tata Kelola, Kinerja, Akuntabilitas Publik tahun 2013. 

Di dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pedoman pengawasan oleh pemerintah sebagai pemegang saham dan pedoman bagi Dewan Direksi dalam menyusun dan melakukan rencana kerja dalam pengelolaan BUMN.  

Satu lagi negara yang layak menjadi rujukan dalam pengelolaan BUMN adalah Norwegia, negara dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Transparency International pada Februari 2025 menunjukkan skor sebesar 81 pada skala 0-100, menjadikannya salah satu negara dengan tingkat korupsi sektor publik terendah di dunia dan menempatkannya di peringkat ke-5 dari 180 negara. 

Skor tinggi ini mencerminkan persepsi publik tentang tingkat penyuapan, pengalihan dana publik, dan konflik kepentingan yang dianggap paling rendah dalam pemerintahan. 

Pendirian BUMN di Norwegia diatur oleh Lov om aksjeselskaper (Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 4 Tahun 2004). Saham BUMN di Norwegia ada yang dimiliki secara penuh oleh pemerintah melalui tiap-tiap kementerian yang sesuai dengan jenis usaha dari BUMN masing-masing.